RI News. Mojokerto – Di lereng perbukitan yang dulu dipenuhi genangan air dan tumpukan sampah, Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, kini mulai menunjukkan wajah baru. Kawasan seluas lebih dari 10 hektare yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai permukiman kumuh sedang telah mengalami perubahan mendasar melalui Program Penanganan Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi (Permata) Jatim.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam kunjungan dan peresmian program tersebut, menekankan bahwa pendekatan parsial tidak lagi relevan dalam menangani masalah permukiman kumuh. “Penataan harus holistik, terpadu, dan berbasis kawasan secara keseluruhan,” ujarnya di Surabaya. Pendekatan ini mencakup tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan perilaku masyarakat yang berkelanjutan.
Program Permata Jatim di Kepuhanyar mengalokasikan anggaran sekitar Rp14,35 miliar untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan infrastruktur dasar, serta pengawasan ketat. Peningkatan mencakup jalan lingkungan yang lebih lebar dan teratur, sistem drainase yang mencegah banjir, fasilitas sanitasi yang layak, serta penyediaan akses air bersih. Lebih dari itu, program ini mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis 3R—Reduce, Reuse, Recycle—sebagai bagian integral dari perubahan budaya warga.
Khofifah menyoroti hubungan kausal antara lingkungan fisik dan kondisi psikososial masyarakat. “Lingkungan yang bersih tidak hanya membersihkan badan, tapi juga hati, pikiran, dan perilaku,” katanya. Harapan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan bersama, menciptakan rasa guyub rukun yang menjadi fondasi keberlanjutan.
Secara ekonomi, transformasi ini membuka peluang baru. Desa Kepuhanyar yang telah lama dikenal sebagai “kampung jamu” kini memiliki infrastruktur pendukung yang lebih baik untuk mengembangkan usaha mikro berbasis herbal dan produk olahan tradisional. Lingkungan yang lebih representatif dan aman diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM serta aktivitas komunitas, sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan struktural.
Bupati Mojokerto M. Al Barra menyambut baik inisiatif ini sebagai model kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Ia menekankan pentingnya melengkapi penataan fisik dengan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. “Kami masih memiliki tantangan rumah tidak layak huni yang memerlukan dukungan dari APBN, APBD, hingga CSR swasta,” tambahnya, menunjukkan bahwa proses ini bersifat berkelanjutan dan membutuhkan sinergi berkelanjutan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, menjelaskan bahwa Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai salah satu pilot project karena potensi lokalnya yang kuat. “Penanganan di sini tidak hanya mengurangi luas kumuh, tapi juga memperkuat identitas desa sebagai pusat jamu tradisional,” ujarnya.
Baca juga : Revolusi Gizi dari Balik Seragam: Polres Melawi Luncurkan SPPG untuk Masyarakat yang Lebih Sehat
Secara akademis, program ini mencerminkan paradigma pembangunan permukiman yang semakin bergeser dari pendekatan top-down menuju model partisipatif dan berbasis aset komunitas. Dengan mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan, Permata Jatim di Kepuhanyar menawarkan pelajaran berharga bagi penanganan kumuh di daerah lain di Jawa Timur.
Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen memperluas kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta desa, memastikan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci agar perubahan ini tidak sementara, melainkan menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Di tengah tantangan urbanisasi dan perubahan iklim, kisah Kepuhanyar menjadi bukti bahwa investasi sosial pada permukiman dapat menghasilkan multiplier effect yang jauh lebih besar daripada sekadar perbaikan fisik.
Pewarta : Sugeng Rudianto
About the Author
