RI News. Sleman, 12 September 2026 — Tradisi penegakan hukum di Indonesia memasuki babak baru yang menuntut penguatan institusi secara kolektif di tingkat daerah. Pada Jumat malam, 11 September 2026, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (DPN PERADI / Indonesia Bar Federation) secara resmi menggelar upacara pelantikan dan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI serentak untuk tiga wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2026–2030, yang diselenggarakan secara khidmat di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman.
Pelantikan lintas daerah ini merakup struktur pimpinan baru di tiga wilayah strategis DIY. Untuk DPC PERADI Kabupaten Sleman, tampuk kepemimpinan diamanahkan kepada Hamzal Wahyudin, S.H. selaku Ketua, dibantu oleh Agustam, S.H. sebagai Sekretaris, dan Stefanio Dwi Pracihno, S.H. sebagai Bendahara. Sementara itu, DPC PERADI Kota Yogyakarta resmi dipimpin oleh Kris Triwanto, S.H. sebagai Ketua, R. Hendri Wicaksono W, S.H. sebagai Sekretaris, serta Hendro Saputro, S.H. sebagai Bendahara. Pada wilayah DPC PERADI Kabupaten Bantul, struktur utama diisi oleh H. Yassir Anwar, SP., S.H. sebagai Ketua, Tidar Setiawan, S.H. sebagai Sekretaris, dan Kharis Amrullah, S.H., M.H. sebagai Bendahara.
Prosesi pengukuhan jajaran pengurus kabupaten dan kota tersebut disaksikan dan dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan puncak DPN PERADI, di antaranya Ketua Umum DPN PERADI, Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H., serta Sekretaris Jenderal Alam P. Simamora, S.H., M.H. Penguatan kelembagaan ini mengusung doktrin utama organisasi yaitu “Bersatu, Berintegritas, Berprofesional, Berprestasi”, selaras dengan orientasi penegakan “Bersama PERADI Kita Perkuat Profesionalisme dan Menegakkan Keadilan untuk Masyarakat.
Wakil Ketua Umum DPN PERADI sekaligus Ketua Panitia Kegiatan, Dr. H. PK. Iwan Setyawan, S.H., M.H., menegaskan implikasi strategis dari konsolidasi ini. Pelantikan serentak tiga DPC merupakan momentum krusial untuk memperkokoh konsolidasi organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah DIY. Penegasan tersebut berorientasi pada kesiapan seluruh jajaran pengurus dan advokat untuk menjalankan amanah profesi secara bertanggung jawab, beretika, dan bermartabat, sekaligus menjadikan kepengurusan baru sebagai wadah pengabdian yang solid dalam memberikan kontribusi nyata bagi penegakan keadilan dan pendampingan hukum masyarakat.
Dari perspektif kepastian hukum dan legalitas institusional, Ketua Umum DPN PERADI, Dr. Imam Hidayat, S.H., M.H., menggarisbawahi kedudukan keabsahan legalitas Persatuan Advokat Indonesia (Indonesia Bar Federation) yang terdaftar resmi di Lembaran Negara melalui SK AHU yang berkesinambungan sejak 2015. Kepastian status hukum ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi para pengurus untuk tampil percaya diri serta aktif merangkul seluruh elemen advokat di daerah.
Lebih jauh, pendekatan akademis ditunjukkan melalui penekanan pada penguatan kapasitas intelektual advokat dalam menavigasi tatanan hukum nasional yang sedang bertransformasi, khususnya menghadapi implementasi kodifikasi KUHP dan KUHAP baru. Mengingat hukum pada hakikatnya adalah the art of interpretation, para advokat dituntut menguasai seni interpretasi hukum secara komprehensif serta siap berdiri di barisan terdepan dalam mengawal arah revisi Undang-Undang Advokat.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan dan fungsi kemasyarakatan, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan pandangan teoretis dan praktis mengenai peran advokat dalam sistem penegakan hukum (judicial system). Advokat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang solid, tetapi wajib menjunjung tinggi independensi, etika, dan keberpihakan pada kebenaran konkrit. Kompleksitas dinamika sosial yang memicu keberagaman persoalan hukum meniscayakan hadirnya advokat yang profesional dan berintegritas.
Sebagai penutup dimensi etis, nilai-nilai kearifan lokal turut diintegrasikan dalam doktrin kepemimpinan hukum ini melalui falsafah Jawa: “Ajining Diri Dumunung Ono Ing Lathi”. Falsafah tersebut menegaskan bahwa harga diri, martabat, dan kehormatan seorang penegak hukum dipertaruhkan pada setiap komitmen ucapan, tindakan, serta konsistensi dalam menjaga kode etik profesi. Jabatan kepengurusan yang baru dilantik diposisikan sebagai amanah yang harus ditransformasikan ke dalam kerja nyata, baik dalam pelayanan internal anggota maupun pengabdian luas kepada masyarakat penari keadilan.
Pewarta: Lee Anno
Tagline: #DPNPERADI, #PelantikanDCPERADI, #PERADIDIY, #AdvokatIndonesia, #PenegakanHukum, #IntegritasAdvokat, #Sleman, #Yogyakarta, #Bantul,
About the Author
