RI News. Yerusalem 28 Maret 2026 — Kelompok Hamas sedang mempertimbangkan proposal pelucutan senjata secara bertahap yang diajukan melalui mediator internasional. Langkah ini menjadi syarat utama bagi implementasi rencana rekonstruksi Gaza yang didukung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Proposal tersebut, yang disampaikan melalui Badan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Trump, menuntut penghancuran seluruh infrastruktur militer Hamas — termasuk terowongan bawah tanah dan fasilitas produksi senjata — serta penyerahan senjata secara permanen. Jika disetujui, langkah ini berpotensi membuka jalan bagi penarikan pasukan Israel secara bertahap, pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, serta program rekonstruksi jangka panjang di wilayah yang hancur akibat konflik lebih dari dua tahun.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada Oktober 2025 telah menghentikan pertempuran skala besar dan meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, situasi di lapangan masih rapuh. Serangan sporadis terus terjadi, dan Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza. Menurut data pejabat kesehatan setempat, ratusan warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz, menegaskan di hadapan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini bahwa “masa depan Gaza sepenuhnya bergantung pada pelucutan senjata oleh Hamas.” Pernyataan ini mencerminkan posisi Washington bahwa tanpa demiliterisasi, tidak akan ada kemajuan signifikan dalam upaya pembangunan kembali.
Nickolay Mladenov, direktur Badan Perdamaian yang memimpin pengawasan gencatan senjata, menjelaskan bahwa proposal yang didukung mediator Turki, Qatar, dan Mesir menawarkan proses bertahap. Pelucutan dimulai dari senjata berat seperti roket dan bahan peledak, kemudian berlanjut ke senjata ringan. Proses ini akan disertai penarikan pasukan Israel secara bertahap dan penyerahan kendali keamanan kepada komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk.
“Pelucutan senjata merupakan satu-satunya jalan menuju rekonstruksi dan keberhasilan pemerintahan baru di Gaza,” ujar Mladenov. Bagi dua juta penduduk Gaza yang mayoritas masih tinggal di tenda pengungsian, keputusan ini memiliki dampak mendalam — antara harapan pemulihan atau risiko kembalinya kekerasan.
Sumber-sumber yang dekat dengan perundingan menyebutkan bahwa Hamas menerima proposal tersebut secara prinsip, tetapi dengan sejumlah catatan. Kelompok ini ingin adanya jaminan yang lebih kuat atas penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan secara konkret. Hamas juga berupaya membedakan antara senjata berat dan ringan, serta mengaitkan proses demiliterisasi dengan komitmen Israel untuk mundur.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa tidak akan ada kemajuan rekonstruksi tanpa pelucutan senjata penuh. Sementara itu, banyak negara donor enggan menyalurkan dana atau pasukan penjaga perdamaian jika risiko konflik baru masih tinggi.
Analis geopolitik memandang momen ini sebagai inflection point (titik balik) dalam dinamika Timur Tengah pasca-gencatan senjata. Keberhasilan atau kegagalan negosiasi ini tidak hanya menentukan nasib Gaza, tetapi juga stabilitas kawasan yang lebih luas, terutama di tengah ketegangan yang melibatkan Iran.
Saat ini, ratusan ribu warga Gaza masih bergantung pada bantuan kemanusiaan. Penundaan berkepanjangan dalam negosiasi berisiko memperburuk krisis kemanusiaan dan meningkatkan kemungkinan pecahnya kekerasan baru.
Respons resmi Hamas terhadap proposal ini diperkirakan akan disampaikan dalam waktu dekat. Sementara itu, komunitas internasional terus mendorong semua pihak untuk memanfaatkan peluang ini guna mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, di mana keamanan, tata kelola, dan rekonstruksi dapat berjalan beriringan.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
