RI News. Bengkayang, Kalimantan Barat – Upaya pemerintah dalam memastikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan di lapangan. Sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bengkayang terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Penyebab utamanya adalah belum terpenuhinya standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Bengkayang, Riani, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi kesehatan dan lingkungan yang semakin ketat. Dari total 19 SPPG yang telah beroperasi di wilayah tersebut, sembilan unit diberhentikan sementara karena belum mengurus SLHS dan IPAL mereka belum sesuai dengan ketentuan terbaru.
“Dari total 19 SPPG yang sudah beroperasi, sembilan di antaranya saat ini diberhentikan sementara karena belum mengurus SLHS dan IPAL yang dimiliki belum memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Riani saat diwawancarai di Bengkayang, Jumat (10/4/2026).
Menurut Riani, keberadaan IPAL sebenarnya telah menjadi persyaratan teknis sejak awal peluncuran program. Namun, banyak fasilitas yang ada masih berbentuk penampungan limbah sederhana, belum memenuhi standar pengolahan air limbah sesuai regulasi lingkungan hidup terkini. Penyesuaian ini dilakukan seiring meningkatnya kesadaran akan potensi dampak operasional dapur MBG terhadap lingkungan sekitar.
“Seluruh SPPG diwajibkan melakukan peningkatan kualitas IPAL agar sesuai standar,” tambahnya.
Selain IPAL, kepemilikan SLHS yang dikeluarkan Dinas Kesehatan menjadi syarat wajib. Sertifikat ini menjamin bahwa seluruh proses pengolahan makanan di dapur SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang disajikan aman dikonsumsi oleh siswa penerima manfaat.
Durasi penghentian operasional bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kesiapan masing-masing SPPG dalam melengkapi dokumen dan infrastruktur yang diperlukan. Proses perbaikan serta verifikasi diperkirakan memakan waktu antara dua minggu hingga satu bulan, tergantung tingkat kesulitan yang dihadapi setiap unit.
Penghentian sementara ini langsung berdampak pada penyaluran makanan bergizi gratis kepada siswa di sekolah-sekolah sasaran. Selain itu, ratusan relawan yang terlibat dalam operasional dapur juga terdampak. Setiap SPPG yang dihentikan melibatkan sekitar 30 hingga 47 relawan yang untuk sementara tidak bekerja dan tidak menerima upah, karena sistem pembayaran diterapkan berdasarkan hari kerja aktif.
“Dari sembilan dapur yang berhenti, setiap unit melibatkan sekitar 30 hingga 47 relawan yang untuk sementara tidak bekerja dan tidak menerima upah karena sistem pembayaran berbasis hari kerja,” jelas Riani.
Meski demikian, Riani tetap optimistis. Ia berharap seluruh SPPG yang terdampak dapat segera memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, operasional dapat kembali normal dan program MBG dapat terus memberikan manfaat gizi optimal bagi anak-anak di Kabupaten Bengkayang, khususnya di wilayah perbatasan yang sering menghadapi tantangan akses pangan bergizi.
Penghentian sementara ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengejar kuantitas penyaluran makanan, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan program dari aspek kesehatan masyarakat serta perlindungan lingkungan. Proses verifikasi dan peningkatan fasilitas diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pengelola SPPG di seluruh daerah.
Pewarta : Salmi Fitri
About the Author
Labura hadir menyapa