RI News Portal. Bandung, 22 Desember 2025 – Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk seluruh wilayah provinsi. Kegiatan ini dirangkai dengan Forum Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025, berlangsung di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu, 10 Desember lalu.
Acara bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam Memperkuat Ekosistem Keuangan serta Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Sebanyak 17 Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dari 27 kabupaten/kota hadir langsung, sementara yang lain diwakili oleh pejabat setingkat. Turut serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Perekonomian, dinas-dinas terkait, serta pimpinan wilayah dari berbagai lembaga jasa keuangan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menekankan pentingnya penguatan ekosistem keuangan daerah melalui peran TPAKD sebagai katalisator utama. Ia menyatakan bahwa fokus utama adalah mendorong akses keuangan inklusif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
Data terkini menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Jawa Barat pada 2024 mencapai 66,46 persen, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Meski angka ini menunjukkan kemajuan, Darwisman menyoroti adanya kesenjangan yang masih perlu diatasi. Masyarakat tidak hanya perlu mengakses produk keuangan, tetapi juga memahami cara mengelolanya secara bijak untuk menghindari risiko dan memaksimalkan manfaat jangka panjang.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menggambarkan tahun 2025 sebagai periode perubahan fundamental yang menjadi pondasi bagi transformasi akseleratif pada 2026. Ia mendorong penataan wilayah berbasis konsep “lembur di urus, kota di tata” untuk menciptakan keseimbangan pembangunan. Sebagai contoh konkret, Herman menyebut revitalisasi tambak ikan di Karawang yang berhasil menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kontribusi ekonomi daerah. Ia juga menekankan urgensi langkah-langkah signifikan untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah di Jawa Barat.
Baca juga : Jaksa Tuntut Pidana Penjara bagi Dua Pengusaha dalam Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan
Forum Asisten Daerah menghasilkan beberapa kesimpulan strategis yang diharapkan menjadi pedoman aksi bersama. Pertama, peran Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan ditekankan sebagai penggerak utama kebijakan ekonomi lokal, dengan tanggung jawab besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif inovatif. Kedua, diperlukan keselarasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung visi pembangunan terintegrasi. Ketiga, optimalisasi elemen-elemen pengungkit ekonomi dan inklusi keuangan diharapkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan daerah. Keempat, penguatan ekosistem akses keuangan melalui TPAKD diposisikan sebagai akselerator utama pertumbuhan inklusif.
Puncak Rakorda ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para Asisten Daerah se-Jawa Barat. Komitmen ini mencakup sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi lintas daerah, percepatan akses keuangan melalui program-program strategis TPAKD, integrasi data serta kolaborasi kebijakan antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan, serta dukungan khusus terhadap program penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kelembagaan bagi petani, koperasi, serta UMKM.
Sebagai langkah tindak lanjut konkret, forum ini juga meluncurkan program Tabungan Kurban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat yang dikenal sebagai BEREHAN. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung regenerasi petani dan penguatan ekonomi lokal berbasis nilai sosial dan keagamaan.
Melalui kolaborasi intensif ini, OJK bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan dedikasi untuk membangun sektor jasa keuangan yang lebih kuat, sebagai fondasi pembangunan Jawa Barat yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di masa depan. Inisiatif semacam ini tidak hanya menjawab tantangan disparitas saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi transformasi ekonomi yang lebih resilien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Pewarta : Muchlis
About the Author
