RI News. Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperdalam kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau khusus bagi kalangan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (27/2/2026), Yassierli menekankan bahwa pemetaan ulang kebutuhan program menjadi prioritas utama. “Kami siap mendampingi BP Tapera dalam menyusun ulang rencana secara menyeluruh, mencakup estimasi volume kebutuhan, kerangka desain besar, penentuan lokasi strategis, serta pemahaman mendalam terhadap preferensi hunian yang diinginkan para pekerja,” ujarnya.
Menaker menyoroti capaian signifikan program Tapera sepanjang tahun 2025, di mana kelompok pekerja dan buruh mendominasi sebagai segmen peserta terbanyak. “Alhamdulillah, data capaian 2025 menunjukkan bahwa peserta terbesar justru berasal dari kalangan buruh. Ini menjadi indikator positif bahwa program ini semakin relevan bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses kepemilikan rumah,” tambah Yassierli.
Meski demikian, ia menilai masih ada ruang optimalisasi yang cukup besar. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong BP Tapera untuk secara aktif memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta, pemerintah daerah, maupun organisasi pekerja. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah harapan buruh menjadi kenyataan konkret melalui akses hunian yang lebih inklusif.
Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, Kemnaker telah aktif terlibat dalam upaya sosialisasi program Tapera sejak tahun sebelumnya, termasuk pelaksanaan kegiatan di sejumlah titik prioritas. Yassierli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan backlog perumahan yang masih membayangi jutaan keluarga pekerja.
Baca juga : KPK Bongkar Jaringan Pengelola Uang Gratifikasi di Balik Impor Barang Tiruan Bea Cukai
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli dalam konteks Rapat Komite yang membahas rencana pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera sepanjang 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan dan kepemimpinan BP Tapera.
Dengan penguatan sinergi ini, pemerintah berupaya menjadikan program Tapera sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan akses hunian bagi pekerja, sekaligus mendukung stabilitas sosial-ekonomi di tengah dinamika ketenagakerjaan nasional. Pekerja yang belum bergabung diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini demi masa depan yang lebih terjamin.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
