RI News portal. Toba, 18 Juli 2025 — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Toba menggelar acara syukuran atas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus doa bersama untuk rekan-rekan Non-ASN di lingkungan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Toba dan dihadiri oleh jajaran Satpol PP, Damkar, serta sejumlah pejabat daerah.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Toba Audy Murphy O. Sitorus, Anggota DPRD Kabupaten Toba Candrow Manurung, Ketua TP-PKK Kabupaten Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu, Staf Ahli TP-PKK Ny. Riama Audy Murphy Sitorus, serta tamu undangan lainnya.
Ridolf Simanjuntak yang hadir mewakili pimpinan Satpol PP menyampaikan pentingnya menjaga solidaritas di internal Satpol PP dan Damkar. Ia menekankan agar kerja sama yang telah terjalin tidak mengalami penurunan.
“Solidaritas dan kinerja yang baik adalah modal utama dalam pelayanan publik. Jangan biarkan semangat ini memudar,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Toba, Candrow Manurung, turut memberikan apresiasi kepada petugas Satpol PP dan Damkar. Menurutnya, dedikasi petugas di lapangan perlu mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan.
“Kami siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan dalam forum ini agar tugas pelayanan publik dapat berjalan optimal,” tegas Candrow.
Baca juga : Instrumen Keadilan untuk Desa: Kanwil Kemenkumham Aceh Sempurnakan Perwal Koperasi Merah Putih
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba Audy Murphy O. Sitorus menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme setiap aparatur, baik ASN maupun Non-ASN. Ia juga mengimbau agar para PPPK memahami isi Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan mematuhinya.
“Bacalah SK yang telah diterima dan jalankan sesuai aturan. Tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan baik. Semua akan dievaluasi secara berkala,” kata Audy Murphy.
Lebih lanjut, Wabup mengingatkan bahwa pengangkatan PPPK bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Toba.
Acara ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencerminkan implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang berorientasi pada good governance dan profesionalisme aparatur sipil negara. Pengangkatan PPPK menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat manajemen SDM aparatur, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga Non-ASN.
Dalam perspektif administrasi publik, kegiatan ini menjadi contoh penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, penguatan moral melalui doa bersama menggarisbawahi integrasi antara nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam pelayanan publik.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
