RI News Portal. Jakarta, 30 September 2025 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemungkinan akan dibahas bersamaan dengan Undang-Undang tentang Perumahan. Langkah ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera inkonstitusional bersyarat.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (30/9/2025), Supratman menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengantisipasi putusan MK tersebut. Kementerian ini bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tengah mempersiapkan revisi UU Perumahan. “Karena ada putusan MK yang baru, mungkin akan dibahas bersamaan dengan Undang-Undang tentang Tapera,” ujarnya.
Putusan MK yang dimaksud merujuk pada sidang pengucapan putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 pada Senin (29/9/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengatur kewajiban kepesertaan Tapera, yang kini tidak lagi bersifat wajib setelah putusan tersebut. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa UU Tapera tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dilakukan penataan ulang sesuai amanat Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Supratman menambahkan bahwa pemerintah dan DPR memiliki waktu dua tahun untuk menata kembali regulasi terkait tabungan perumahan sesuai putusan MK. Namun, ia berharap proses revisi dapat diselesaikan lebih cepat. “Karena dinyatakan sebagai putusan yang inkonstitusional bersyarat, maka kita masih punya waktu dua tahun untuk membenahi itu, tapi mudah-mudahan lebih cepat,” katanya.
Revisi UU Perumahan sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, sebagaimana disepakati DPR. Integrasi pembahasan revisi UU Tapera dengan UU Perumahan diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih selaras dan mendukung kebutuhan perumahan rakyat tanpa membebani masyarakat.
Baca juga : KPK Panggil Ridwan Kamil Terkait Korupsi Bank BJB dan Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Penjualan Mobil Habibie
Putusan MK ini menjadi sorotan karena Tapera sempat memicu polemik di masyarakat, terutama terkait kewajiban iuran yang dianggap memberatkan. Dengan kepesertaan Tapera yang kini bersifat sukarela, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan publik.
Pewarta : Yudha Purnama
