RI News Portal. Meulaboh, 16 Januari 2026 – Pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Barat pada akhir November 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memulai langkah konkret pemulihan dengan membangun hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Inisiatif ini menargetkan penyelesaian sebelum bulan Ramadhan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengumumkan bahwa sebanyak 12 unit huntara sedang dibangun di dua desa paling parah terdampak, yaitu Desa Jambak dan Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen. “Ada 12 unit huntara yang dibangun,” ujarnya kepada wartawan di Meulaboh pada Jumat pekan ini.
Kerusakan di kedua desa tersebut tergolong berat, dengan banyak rumah tidak lagi layak huni akibat terjangan air bah dan material lumpur. Banjir bandang November lalu tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga infrastruktur publik dan lahan pertanian, meninggalkan dampak jangka panjang bagi kehidupan ekonomi lokal.
Pembangunan huntara ini menjadi solusi transisi penting sambil menunggu realisasi hunian tetap (huntap) dari pemerintah pusat. Selama ini, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau saudara, sebuah kondisi yang diakui bupati tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
“Kita harapkan sebelum Ramadhan, pembangunan huntara ini sudah selesai, sehingga bisa langsung ditempati oleh masyarakat,” tambah Tarmizi. Target penyelesaian pada Februari 2026 mencerminkan sensitivitas terhadap kalender keagamaan, di mana bulan suci Ramadhan menjadi periode penting bagi solidaritas dan kenyamanan keluarga.
Baca juga : Brebes Hadirkan Nikah Gratis Massal sebagai Kado Hari Jadi ke-348: 24 Pasangan Resmi Menikah Tanpa Biaya
Langkah ini menunjukkan pendekatan berlapis dalam manajemen bencana di tingkat daerah: respons darurat awal diikuti oleh intervensi struktural jangka pendek. Di tengah tantangan pemulihan pascabencana yang sering kali kompleks—termasuk keterbatasan anggaran dan koordinasi antarlevel pemerintahan—inisiatif huntara di Aceh Barat dapat dilihat sebagai model responsif yang mengutamakan dignitas dan stabilitas korban.
Pemulihan di Kecamatan Pante Ceureumen tidak hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga rekonstruksi ikatan komunal yang terganggu oleh bencana. Dengan hunian sementara yang segera tersedia, diharapkan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari sambil menanti solusi permanen.
Pewarta : Jaulim Saran
About the Author
