RI News Portal. Jakarta, 13 Desember 2025 – Amerika Serikat sedang mempercepat persiapan untuk mengerahkan International Stabilisation Force (ISF) di Jalur Gaza pada awal 2026, sebagai elemen kunci dalam fase pascakonflik rencana perdamaian yang dipromosikan oleh Presiden Donald Trump. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan yang stabil di wilayah yang telah lama dilanda konflik, dengan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan pada demiliterisasi dan rekonstruksi.
Menurut sumber resmi di Washington, ISF tidak dirancang untuk terlibat dalam operasi tempur langsung terhadap kelompok bersenjata seperti Hamas. Sebaliknya, fokus utama pasukan ini adalah menjaga stabilitas keamanan, mendukung proses penghancuran infrastruktur militer non-negara, serta memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang lancar. Beberapa negara telah menyatakan ketertarikan untuk berkontribusi, meskipun detail komposisi, ukuran pasukan, program pelatihan, dan aturan keterlibatan masih dalam tahap finalisasi.
Seorang perwira militer senior AS, berpangkat mayor jenderal, sedang dipertimbangkan untuk memimpin ISF, meskipun keputusan akhir belum diumumkan. Pengerahan ini merupakan bagian integral dari tahap lanjutan rencana perdamaian Trump, yang telah berhasil menerapkan gencatan senjata pada 10 Oktober lalu. Kesepakatan awal tersebut tidak hanya menghentikan pertempuran skala besar, tetapi juga memfasilitasi pertukaran sandera dan tahanan, membuka jalan bagi upaya diplomatik lebih lanjut.
Pejabat Gedung Putih menekankan bahwa sebagian besar perencanaan dilakukan secara rahasia untuk menjamin keberlanjutan perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 17 November memberikan landasan hukum bagi ISF untuk berkolaborasi dengan kepolisian Palestina yang telah dilatih dan diverifikasi, termasuk dalam proses demiliterisasi Gaza secara menyeluruh.
Di sisi lain, Indonesia telah menyatakan kesiapan signifikan untuk berpartisipasi, dengan potensi pengerahan ribuan personel yang difokuskan pada bidang kesehatan dan rekayasa konstruksi. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kontribusi ini masih dalam fase perencanaan mendalam, termasuk penyusunan struktur organisasi dan koordinasi dengan mitra internasional. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian multilateral, khususnya dalam mendukung rekonstruksi wilayah yang rusak berat akibat konflik berkepanjangan.
Baca juga : Pendekatan Sensitif Gender dalam Penanganan Krisis Hidrometeorologi di Sumatra
Rencana operasional awal menyebutkan bahwa ISF akan ditempatkan terlebih dahulu di zona-zona yang saat ini berada di bawah pengawasan Israel, diikuti dengan penarikan bertahap pasukan Israel seiring tercapainya milestone stabilitas. Duta Besar AS untuk PBB menyatakan bahwa pasukan ini memiliki otoritas untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan demi menjalankan mandat, meskipun aturan keterlibatan spesifik masih dibahas dengan negara-negara kontributor.
Meskipun optimisme mendominasi narasi resmi, implementasi mandat demiliterisasi tetap menjadi isu kompleks yang memerlukan konsensus luas. Para analis internasional menilai bahwa keberhasilan ISF bergantung pada komitmen bersama semua pihak untuk menghindari eskalasi baru, sambil memprioritaskan perlindungan warga sipil dan rekonstruksi jangka panjang. Perkembangan ini dipandang sebagai peluang historis untuk transisi menuju stabilitas regional, meski tantangan diplomatik dan logistik masih menanti penyelesaian.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
