RI News Portal. Pati, 30 September 2025 – Menjelang akhir tahun, ratusan tenaga honorer non-Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menghadapi ancaman pemutusan kontrak. Ketidakpastian status pekerjaan ini memicu keresahan mendalam di kalangan honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status kepegawaian.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pati, Yogo Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk mengadvokasi nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan status tenaga honorer sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. “Kami hanya bisa memfasilitasi aspirasi dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, tetapi keputusan final ada di pusat,” ungkap Yogo usai menghadiri audiensi di DPRD Pati pada Senin, 29 September 2025.
Audiensi tersebut digelar bersama Aliansi Honorer Non-Database BKN yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Yogo menekankan perlunya kepastian segera agar para honorer tidak kehilangan hak dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Endah Sri Wahyuningati, anggota Komisi D DPRD Pati, meminta pemerintah pusat untuk merumuskan solusi yang bijaksana mengingat regulasi terkait tenaga honorer masih kabur. “Kami yakin pemerintah tidak akan lepas tangan, tetapi kebijakan harus mempertimbangkan kapasitas keuangan negara,” ujar Endah. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan aspirasi honorer tersampaikan sebelum batas waktu Desember 2025.
Ketidakpastian ini kian memperberat tekanan psikologis para honorer. Banyak dari mereka telah mengabdi selama puluhan tahun, namun kini terancam kehilangan mata pencaharian tanpa solusi konkret. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Pati berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan status, baik melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun skema lain yang memungkinkan.
Baca juga : Menurunnya Angka Pernikahan dan Lonjakan Perceraian Jadi Sorotan Muswil BP4 Jateng
Koordinasi intensif antara Pemkab, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas. Para honorer kini menanti kebijakan yang tidak hanya menyelamatkan pekerjaan mereka, tetapi juga memberikan penghargaan atas pengabdian mereka selama ini.
Pewarta : Sriyanto
