RI News. Sulawesi Tenggara – Fasilitas kesehatan masyarakat di Desa Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menjadi sorotan setelah ditemukan dalam kondisi kosong melompong pada jam pelayanan resmi. Temuan ini semakin memprihatinkan karena simbol negara, bendera Merah Putih, dibiarkan rusak parah di halaman kantor.
Pada pukul 15:10 WITA, sebuah tim investigasi mendatangi Kantor UPTD Puskesmas Buyat untuk melakukan pengecekan langsung. Namun, yang ditemukan justru sebuah bangunan yang sepi tanpa kehadiran seorang petugas pun. Ruangan-ruangan kosong, pintu terbuka, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas pelayanan kesehatan meski masih berada dalam jam kerja pemerintah.
“Kami sudah memasuki area dalam dan berulang kali memanggil nama petugas serta pimpinan, tetapi tidak ada satu pun yang menjawab atau terlihat di lokasi,” ungkap anggota tim investigasi yang berada di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pelayanan publik di tingkat kecamatan. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dasar, seperti pengobatan rutin, imunisasi, atau penanganan darurat ringan, berpotensi kecewa dan terlantar akibat ketidakhadiran petugas pada waktu yang seharusnya mereka bertugas.
Lebih ironis lagi, tujuan utama kunjungan tim tersebut adalah untuk menegur kondisi bendera Merah Putih yang dikibarkan di halaman puskesmas. Bendera sang saka tersebut terlihat sudah sangat rusak: sobek di beberapa bagian, kusut, kusam, dan tidak lagi layak menjadi simbol kehormatan negara.
Bendera Merah Putih yang seharusnya menjadi kebanggaan dan representasi kedaulatan bangsa justru dibiarkan dalam keadaan memprihatinkan. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai nasionalisme dan penghormatan terhadap lambang negara yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu dengan pengorbanan besar.
“Seharusnya instansi pemerintah menjadi teladan dalam menjaga martabat simbol negara. Tapi di sini, bukan hanya pelayanan yang lumpuh, bahkan bendera pun tidak terawat,” kata salah seorang anggota tim investigasi.
Temuan ganda ini—kekosongan kantor di jam kerja dan pembiaran bendera rusak—memunculkan tuntutan keras dari masyarakat setempat. Banyak warga menilai bahwa kepala puskesmas gagal menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan dasar.
Baca juga : Irani Keterbukaan: Dinas Pendidikan Lampung Barat Dikritik LSM karena Retorika Tanpa Aksi
“Masyarakat Boltim berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan aparat yang memiliki rasa tanggung jawab serta nasionalisme. Jika hal mendasar seperti ini saja diabaikan, sudah saatnya dilakukan evaluasi kepemimpinan yang tegas,” tegas salah seorang warga yang turut menyaksikan kondisi di lapangan.
Hingga saat berita ini disusun, pihak UPTD Puskesmas Buyat maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan di balik kekosongan kantor dan kondisi bendera yang tidak terawat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparat pemerintahan daerah untuk selalu menjaga integritas pelayanan publik dan menghormati simbol-simbol kebangsaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan administratif mereka.
Pewarta: Raden Karim
About the Author
