RI News. Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan akselerasi yang mengesankan dalam upaya pemenuhan gizi nasional. Hingga 27 Februari 2026, program ini telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di seluruh 38 provinsi, didukung oleh 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi secara aktif.
Angka tersebut mencerminkan peningkatan tajam dibandingkan pertengahan Januari 2026, ketika penerima manfaat tercatat sekitar 58 juta orang. Proyeksi pemerintah menargetkan capaian akhir tahun ini mencapai 82,9 juta penerima, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi generasi sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, aman, serta berkelanjutan. “Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti peran strategis daerah dalam menjaga mutu layanan dan stabilitas pasokan.
Di Jawa Tengah, program ini telah menjangkau sekitar 9,29 juta penerima manfaat melalui 3.838 SPPG. Provinsi tersebut juga mencatat capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebesar 35,03 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di 32 persen. “Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan pangan, standar gizi, serta kelancaran distribusi bahan pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan program ini,” tambah Zulhas.
Pelaksanaan MBG melibatkan 28 kementerian dan lembaga, sesuai kerangka Perpres Nomor 115 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek gizi, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, dan peternak mandiri sebagai pemasok utama bahan baku.
Meski demikian, tantangan masih ada. Pemerintah mengidentifikasi ketidaksesuaian data penerima di sejumlah wilayah, sehingga proses pemutakhiran dan validasi data terus digalakkan. Untuk memperkuat pengawasan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan sedang menyiapkan Command Center MBG sebagai pusat koordinasi dan monitoring terpadu.
Program ini tetap beroperasi selama bulan Ramadhan serta periode libur dan cuti bersama. Di wilayah mayoritas berpuasa, penyaluran disesuaikan melalui paket makanan kemasan sehat, sementara di daerah mayoritas non-muslim, layanan berjalan normal tanpa perubahan signifikan.
Dengan momentum ini, MBG tidak sekadar menjadi instrumen pemenuhan gizi, melainkan juga katalisator pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara holistik.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
