RI News. Jakarta – Upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat urban, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi DKI Jakarta menetapkan target ambisius pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp450 miliar pada tahun 2026. Angka ini mencakup kontribusi dari tunjangan kinerja daerah (TKD) Rp163,25 miliar dan sumber non-TKD Rp286,75 miliar, mencerminkan strategi ekspansi partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam.
Ketua Baznas DKI Jakarta, Akhmad H Abu Bakar, menjelaskan bahwa target ini dirancang untuk mendorong keterlibatan lebih luas dari para muzaki—mereka yang wajib membayar zakat—serta memperbesar dampak penyaluran dana bagi kelompok rentan. “Kami fokus pada perluasan partisipasi dan optimalisasi manfaat sosial,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat lalu. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan peningkatan volume dana, tetapi juga efisiensi distribusi untuk menangani isu-isu krusial seperti kemiskinan kota dan akses layanan dasar.
Refleksi dari kinerja tahun sebelumnya menunjukkan fondasi yang solid. Sepanjang 2025, Baznas DKI berhasil mengumpulkan Rp396,36 miliar, atau mencapai 99,09 persen dari target Rp400 miliar. Dana tersebut bersumber dari TKD Rp147,85 miliar dan non-TKD Rp248,50 miliar. Dari total itu, Rp387,67 miliar telah disalurkan ke berbagai inisiatif, termasuk dakwah, pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan program sosial kemanusiaan. Alokasi terbesar dialihkan ke sektor sosial kemanusiaan, yang mencakup bantuan darurat dan pemberdayaan komunitas, menegaskan peran ZIS sebagai instrumen redistribusi kekayaan di ibu kota.
Untuk mencapai target 2026, Baznas DKI mendorong dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Mereka berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerbitkan Instruksi Gubernur yang mewajibkan penunaian zakat profesi sebesar 2,5 persen bagi seluruh karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan ZIS, sehingga manfaatnya merata ke seluruh lapisan masyarakat Jakarta, terutama di kawasan marjinal.
Respons dari pimpinan daerah pun positif. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan perlunya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan ZIS. “Kami mendukung Baznas untuk terus berinovasi, memperluas jangkauan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi agar dana ini benar-benar optimal,” katanya. Ia juga menyoroti urgensi memastikan kesejahteraan warga selama periode sensitif seperti Ramadhan, di mana kebutuhan dasar sering menjadi tantangan bagi kelompok tidak mampu.
Baca juga : Ulama Bersatu: Dukungan Solid untuk Prabowo di Tengah Gejolak Global
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap Baznas dapat memastikan tidak ada warga, terutama yang tidak mampu, yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya,” tambah Pramono, menggarisbawahi komitmen bersama antara lembaga amil dan pemerintah dalam membangun Jakarta yang inklusif.
Inisiatif ini tidak hanya tentang angka, melainkan tentang transformasi sosial. Dengan target yang lebih tinggi, Baznas DKI berpotensi menjadi model bagi provinsi lain dalam memanfaatkan ZIS untuk mengatasi disparitas ekonomi di era pasca-pandemi, di mana ketimpangan semakin terasa di kota-kota besar. Keberhasilan pencapaian ini akan bergantung pada kolaborasi lintas sektor, memastikan filantropi bukan sekadar kewajiban, tapi alat pemberdayaan berkelanjutan.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
