RI News Portal. Lampung Timur – Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan tiga agenda pidato penting di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025), meliputi Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato penyampaian RUU APBN Tahun 2026 beserta Nota Keuangan.
Acara tersebut disaksikan secara daring oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Timur bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan agama di Ruang Sidang KH. Ahmad Hanafiah, Sekretariat DPRD Lampung Timur.
Hadir secara langsung di Lampung Timur, Bupati Ela Siti Nuryamah, Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah, Kapolres Lampung Timur, Dandim 0429 Lampung Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana, Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Timur, Ketua Bawaslu, pimpinan organisasi masyarakat, insan pers, hingga para tokoh lokal.
Dalam pidatonya yang disampaikan secara daring oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang kuat, kompetitif, dan berdaulat di panggung global. Arah pembangunan difokuskan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.
Selain itu, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi motor penggerak ekonomi inklusif, sementara pembangunan wilayah perbatasan menjadi strategi pemerataan.
Presiden juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Program ini, menurutnya, bukan sekadar pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi.
Selain itu, Program Koperasi Merah Putih dihadirkan sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat berbasis ekosistem modern yang berpihak pada kepentingan nasional.
Dalam sesi penyampaian laporan kinerja, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa perilaku korupsi masih merata di berbagai lini birokrasi, termasuk di BUMN dan BUMD. Ia menegaskan bahwa setelah 299 hari memimpin, ditemukan berbagai penyelewengan yang berpotensi merugikan negara.
Sepanjang awal 2025, pemerintah mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN yang dinilai rawan diselewengkan, di antaranya melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan pos-pos anggaran tidak produktif lainnya.
Prabowo menegaskan langkah ini sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yakni mengalokasikan anggaran untuk kegiatan produktif yang langsung dirasakan rakyat.
Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden dan menegaskan peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan program pemerintah harus dilaksanakan secara sinergis dengan aparat penegak hukum demi memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Kami mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam memberantas korupsi. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program-program benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Secara politik, pidato Presiden di momentum Sidang Tahunan MPR ini tidak hanya bersifat seremoni kenegaraan, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi kebijakan strategis pemerintah di hadapan lembaga legislatif dan publik. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penekanan pada kemandirian pangan, penguatan UMKM, dan pemberantasan korupsi menunjukkan agenda good governance yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan.
Keterlibatan Forkopimda dan tokoh masyarakat Lampung Timur dalam menyimak pidato ini secara daring mencerminkan upaya membangun sinergi pusat-daerah, yang penting untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.
Pewarta : Lii
About the Author
