RI News Portal. Hambalang, 19 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat tinggi negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa malam (19/8/2025). Rapat yang berlangsung selama lebih dari empat jam tersebut fokus membahas perkembangan upaya penertiban kawasan hutan dan penanganan aktivitas tambang ilegal di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet).
Menurut keterangan Teddy Indra Wijaya pada Rabu (20/8/2025), rapat ini merupakan respons Presiden Prabowo terhadap urgensi penegakan hukum di sektor lingkungan dan sumber daya alam. “Presiden meminta laporan terkini terkait penertiban kawasan hutan yang dirusak serta penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara dan lingkungan,” ujar Teddy. Ia menambahkan bahwa Presiden menekankan pentingnya komitmen lintas sektoral untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai institusi untuk menangani isu kompleks seperti deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal merupakan isu krusial di Indonesia, mengingat dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah menyebabkan hilangnya biodiversitas dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Sementara itu, tambang ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan, seperti pencemaran air dan tanah.
Rapat ini mencerminkan prioritas pemerintahan Prabowo dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Dengan melibatkan Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI, pemerintah tampaknya berupaya mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk potensi operasi gabungan untuk menangani oknum-oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Baca juga : Penangkapan Pengedar Narkotika di Padangsidimpuan: Sabu dari Labuhan Batu Disita
Pertemuan ini menandakan adanya urgensi dari Presiden Prabowo untuk mempercepat penanganan isu lingkungan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat sipil dan komunitas internasional. Fokus pada penertiban tambang ilegal juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengelolaan hutan lestari dan perlindungan ekosistem.
Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan bergantung pada koordinasi antarinstansi yang efektif serta transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas ilegal dapat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan upaya ini.
Sekretariat Kabinet belum merilis pernyataan resmi lebih lanjut terkait hasil konkrit dari rapat tersebut. Namun, pernyataan Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan langkah-langkah tegas diambil untuk menangani pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan.
Pewarta : Albertus Parikesit
