RI News Portal. Jakarta, 10 Desember 2025 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan gedung di ibu kota mulai pekan ini. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas tragedi kebakaran ruko lima lantai di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12) yang menewaskan 22 orang dan melukai puluhan lainnya.
Dalam keterangan pers di Jakarta Pusat, Rabu (10/12), Pramono menegaskan bahwa fokus utama inspeksi bukan pada gedung-gedung tinggi bertaraf internasional yang umumnya telah memenuhi persyaratan administratif ketat, melainkan pada bangunan-bangunan “tumbuh liar” yang berkembang tanpa pengawasan memadai.
“Yang sering menjadi problem justru gedung-gedung yang tumbuh di sela-sela bangunan lama. Kiri-kanannya gedung tua, tiba-tiba muncul satu gedung baru yang persyaratan teknis dan administratifnya tidak lengkap,” ujar Pramono.

Ruko yang terbakar di Kemayoran, menurut Pramono, merupakan contoh nyata bangunan semacam itu. Gedung tersebut tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tangga evakuasi berukuran sangat sempit, serta tidak dilengkapi sistem proteksi khusus terhadap penyimpanan baterai litium yang diduga menjadi pemicu ledakan dan mempercepat penjalaran api.
“APAR memang ada, tapi ketika menyimpan ribuan baterai litium tanpa ruang penyimpanan khusus dan sistem sprinkler yang memadai, itu sudah melanggar berlapis,” tegasnya.
Pramono menyatakan pihaknya akan segera melakukan penertiban terhadap seluruh gedung yang terindikasi tidak memenuhi standar keamanan dan ketentuan tata ruang. “Kami tidak ingin kejadian ini terulang. Ini menjadi pelajaran sangat mahal yang dibayar dengan 22 nyawa,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh biaya perawatan korban luka dan pemakaman korban meninggal dunia ditanggung penuh. “Semua biaya rumah sakit, rujukan, hingga pemakaman kami tanggung. Ini komitmen kami untuk meringankan beban keluarga,” tambah Pramono saat meninjau langsung lokasi kebakaran.
Baca juga : AJPLH Pesisir Selatan Tolak Permintaan Pencabutan Gugatan Lingkungan terhadap Dua Perusahaan Sawit
Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo ini juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha di Jakarta. “Keselamatan jiwa harus jadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan semata. Jalur evakuasi, sistem proteksi kebakaran, dan kepatuhan terhadap SLF bukan pilihan, tapi keharusan,” tandasnya.
Langkah inspeksi massal yang akan melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Satpol PP. Pramono menargetkan proses identifikasi dan penertiban bangunan bermasalah dapat diselesaikan dalam waktu dekat sebelum memasuki libur akhir tahun yang rawan lonjakan aktivitas perdagangan dan penyimpanan barang berbahaya.
Tragedi Kemayoran kembali membuka tabir lemahnya pengawasan terhadap ribuan bangunan “tumbuh liar” di Jakarta, sekaligus menjadi momentum bagi pemerintahan baru Pramono Anung-Rano Karno untuk menunjukkan keseriusan dalam penegakan aturan keselamatan publik.
Pewarta : Yogi Hilmawan

