RI News. Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk rapat tertutup di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (20/4/2026) siang. Rapat tersebut salah satunya membahas program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis kelautan.
Kedua menteri tiba secara terpisah di Istana mulai pukul 13.30 WIB. Saat ditemui wartawan sebelum memasuki ruang rapat, keduanya mengaku belum mengetahui secara pasti seluruh agenda yang akan dibahas bersama Presiden.
Menteri Brian Yuliarto sempat menyebut kemungkinan bahasan mengenai giant sea wall atau tanggul laut raksasa, meski ia menegaskan akan mengonfirmasi lebih lanjut setelah rapat. Sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian menekankan komitmennya untuk memaksimalkan peran perguruan tinggi dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk melalui riset dan pengembangan teknologi yang relevan dengan sektor kelautan.
Sementara itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga belum dapat menyebutkan secara rinci agenda rapat. Namun, ia sempat menyinggung istilah “kampung nelayan” ketika berbincang dengan awak media sebelum masuk ke Istana. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf turut hadir dalam rapat yang sama.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sendiri semakin mendapat perhatian setelah pemerintah secara resmi membuka rekrutmen nasional pada Rabu (15/4/2026). Sebanyak 5.476 formasi disediakan khusus untuk pengelola kampung nelayan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers pekan lalu menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya apa pun. Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, maupun S1 dari semua jurusan, dengan persyaratan usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
Para calon pengelola yang lolos seleksi akan ditempatkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun. Zulhas menekankan tidak ada jalur khusus atau titipan dalam proses ini.
“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada biaya. Semua proses hanya melalui kanal resmi. Bila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu penipuan,” tegasnya.
Selain itu, penempatan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat lokal. Apabila terdapat dua kandidat dengan nilai yang sama, prioritas akan diberikan kepada yang berasal dari kawasan terdekat dengan lokasi kampung nelayan.
Rapat siang ini di Istana diharapkan dapat menyinergikan peran perguruan tinggi dalam mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih, baik melalui inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, maupun pendampingan ilmiah yang lebih terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Proses rekrutmen nasional tersebut masih berlangsung, dan masyarakat diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi agar terhindar dari praktik penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
