RI News Portal. Beijing, 26 Desember 2025 – Kementerian Pertahanan China kembali menyuarakan kritik keras terhadap laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengenai perkembangan militer dan keamanan China edisi 2025, yang dirilis pada 23 Desember lalu. Laporan tersebut, yang secara rutin diterbitkan sejak dua dekade lebih, dinilai penuh dengan prasangka geopolitik yang sistematis, sehingga cenderung membesar-besarkan narasi tentang “ancaman militer China” untuk membenarkan ekspansi pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik.
Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Senior Zhang Xiaogang, dalam konferensi pers rutin pada 25 Desember di Beijing, menegaskan bahwa dokumen AS tersebut secara berulang kali mencampuri urusan dalam negeri China. “Laporan ini memutarbalikkan kebijakan pertahanan nasional kami yang murni defensif, menebak-nebak secara sepihak kemajuan kekuatan militer kami, dan memfitnah aktivitas rutin Tentara Pembebasan Rakyat (PLA),” ujar Zhang. Ia menambahkan bahwa keseluruhan isi laporan dipenuhi kesalahpahaman mendalam dan bias ideologis, yang pada akhirnya bertujuan menyesatkan opini publik global.
Laporan AS tahun ini menyoroti bahwa PLA telah memanfaatkan sumber daya, teknologi, dan komitmen politik selama beberapa dekade untuk membangun angkatan bersenjata berkelas dunia. Dokumen itu menyebut PLA sebagai elemen sentral dalam aspirasi China untuk menjadi kekuatan dominan global, dengan strategi yang secara eksplisit mengukur kemampuan militer terhadap standar AS sebagai “musuh utama”. Di antara poin kontroversial adalah penekanan pada target modernisasi PLA hingga 2027, yang dikaitkan dengan kemampuan untuk mencapai kemenangan strategis di berbagai domain, termasuk potensi konflik regional.
Zhang menyanggah tuduhan tersebut dengan menekankan bahwa China secara konsisten menganut strategi pertahanan aktif yang bersifat defensif semata. “Modernisasi pertahanan nasional kami bertujuan melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara, tanpa ambisi ekspansionis,” katanya. Ia juga menggarisbawahi kontribusi PLA bagi perdamaian dunia melalui Inisiatif Keamanan Global, dengan tindakan yang selalu sesuai hukum nasional dan internasional, serta kolaborasi dengan angkatan bersenjata negara lain untuk membangun komunitas masa depan bersama umat manusia.
Isu Taiwan menjadi salah satu fokus utama perdebatan. Zhang menegaskan bahwa penyelesaian masalah Taiwan adalah urusan internal China belaka, dan upaya PLA untuk mencegah gerakan separatis serta mempromosikan reunifikasi adalah langkah sah yang tidak mentolerir intervensi eksternal. “China akan berusaha maksimal untuk reunifikasi damai, tetapi tidak menutup opsi penggunaan kekuatan jika diperlukan untuk menghadapi provokasi yang melampaui batas,” tambahnya, sambil menjamin kesiapan tempur PLA yang tinggi.
Baca juga : Sinergi Aparat Keamanan Jaga Kondusivitas Perayaan Natal 2025 di Gunungkidul
Mengenai Laut China Selatan, Zhang menegaskan kedaulatan historis China atas pulau-pulau dan perairan terkait, sambil menyalahkan AS atas eskalasi dengan mengerahkan kekuatan militer sekutu ke wilayah tersebut. “Tindakan responsif PLA terhadap provokasi jarak dekat ini sepenuhnya dapat dibenarkan, dan satu-satunya cara menghindari insiden adalah dengan menghentikan aksi berbahaya tersebut,” tegasnya.
Dari perspektif akademis, polemik ini mencerminkan dinamika kompetisi strategis antara dua kekuatan besar, di mana laporan tahunan AS sering dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat aliansi regional dan justifikasi anggaran pertahanan domestik. Namun, respons China menyoroti narasi alternatif tentang pembangunan militer yang defensif dan kontributif terhadap stabilitas global. Analis hubungan internasional mencatat bahwa siklus saling tuding ini berpotensi memperdalam mistrust, meski kedua pihak telah menunjukkan minat pada dialog militer untuk mengelola risiko.
Zhang akhirnya mendesak AS untuk melihat perkembangan China secara objektif, menghentikan pembuatan narasi palsu, dan menghindari langkah yang mendorong konfrontasi. “Hubungan bilateral dan militer kedua negara harus diarahkan ke jalur yang sehat dan stabil,” pungkasnya.
Perkembangan ini menyusul peningkatan aktivitas militer di kawasan, termasuk latihan PLA sepanjang 2024 yang difokuskan pada skenario hipotetis, serta kemajuan teknologi seperti rudal jarak jauh dan kapabilitas domain baru. Para pengamat independen menilai bahwa dialog strategis yang lebih intensif diperlukan untuk mencegah salah persepsi yang dapat memicu eskalasi tak terduga.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
