RI News Portal. Davos, Swiss – Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di forum World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 menuai apresiasi luas dari kalangan akademisi tanah air. Dalam penilaian mereka, orasi tersebut tidak sekadar menyampaikan pesan diplomatik kepada komunitas global, melainkan juga menyuguhkan blueprint pembangunan nasional yang strategis, sekaligus membuka pintu kemitraan internasional yang lebih setara dan berkelanjutan.
Dr. Teguh Santosa, akademisi hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga menjabat sebagai Direktur Geopolitik Great Institute, menyebut pidato tersebut sebagai semacam “proposal terbuka” bagi kolaborasi global. Ia menyoroti cara Presiden Prabowo secara jujur mengakui tantangan-tantangan mendasar yang diwarisi dari era sebelumnya, sambil menekankan capaian nyata pemerintahannya dalam menangani isu-isu tersebut.
“Pemaparan ini memperjelas perbedaan mendasar antara model ekonomi keserakahan yang merusak berbagai sektor, dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab yang sejauh ini berhasil meminimalkan kerusakan tersebut,” ujar Teguh dalam pernyataannya dari Jakarta, Sabtu lalu.
Menurutnya, pidato di Davos ini sepatutnya menjadi panduan kebijakan lintas sektor bagi seluruh aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Ini adalah deklarasi pembangunan yang menjanjikan kemitraan adil secara global. Semua pengambil keputusan perlu bergerak dalam semangat dan arah yang selaras,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Betty Tresnawaty, Guru Besar Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memuji strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilai persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens internasional. Ia menekankan perpaduan antara data faktual—seperti program penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288.000 sekolah—dengan narasi emosional tentang kesejahteraan rakyat.
“Retorika yang mengkritik ekonomi keserakahan namun dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari sudut nation branding, penegasan bahwa perdamaian menjadi prasyarat kemakmuran memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kredibel di panggung dunia,” jelas Prof. Betty.
Dari perspektif pendidikan, ia mendukung gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak keluarga miskin sebagai langkah untuk memutus rantai kemiskinan, sesuai dengan teori pendidikan kritis. Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil agar implementasi tidak melenceng. “Digitalisasi tanpa peningkatan kualitas guru justru bisa kontraproduktif. Klaim keberhasilan harus diverifikasi secara independen, dan sistem pendidikan harus berbasis kompetensi, bukan ketergantungan pada individu,” tegasnya.
Prof. Dian Masyita, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), menekankan penegasan Presiden Prabowo bahwa perdamaian, stabilitas, serta dialog antarnegara merupakan fondasi utama pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
“Indonesia diposisikan sebagai mitra yang menghargai multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas global,” katanya. Ia menilai konsep “Prabowonomics” mencerminkan strategi kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan, yang terwujud melalui penguatan industri strategis, program sosial seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund untuk investasi jangka panjang.
Meski demikian, Prof. Dian menekankan pentingnya eksekusi yang konsisten, terukur, dan berintegritas. “Jika visi ini direalisasikan, Indonesia tak hanya dihormati karena gagasannya, tapi juga menjadi teladan negara berkembang yang mampu mengubah ide global menjadi manfaat konkret bagi rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Dr. (Cand.) Donie Kadewandana dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila melihat pidato tersebut sebagai jembatan antara idealisme dan realitas kebijakan publik. Ia menilai ada paradigma pembangunan besar yang dibangun di atas stabilitas politik, ekonomi, dan hukum, dengan penekanan pada investasi sumber daya manusia melalui gizi, kesehatan, dan pendidikan sebagai kunci daya saing jangka panjang.
“Tantangan utamanya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun secara substansi, pidato ini membawa harapan bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar proyek sementara,” tuturnya.
Secara keseluruhan, para akademisi sepakat bahwa pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap berperan sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kemitraan adil, serta visi pembangunan inklusif berorientasi jangka panjang.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
