RI News. Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin rapat internal untuk membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan negara. Rapat tersebut melibatkan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran BNPP lainnya, dengan fokus memaksimalkan sinergi antarkementerian guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di garis depan NKRI.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran BNPP untuk segera menindaklanjuti program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini secara khusus menyasar kawasan perbatasan, dengan alokasi anggaran yang telah ditingkatkan menjadi 15.000 unit dari target awal 10.000 unit.
“Ini Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini dinaikkan menjadi 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri menekankan pentingnya pendekatan yang teliti dan penuh komitmen dalam pelaksanaan program. Ia menugaskan BNPP untuk segera memetakan wilayah-wilayah perbatasan yang paling membutuhkan intervensi, termasuk menentukan jumlah unit renovasi yang dialokasikan di setiap daerah. Pemetaan ini diharapkan dapat memastikan distribusi bantuan yang merata dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Untuk memperoleh data penerima yang akurat, BNPP diminta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Tito menjelaskan bahwa BPS telah memiliki data lengkap melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta kondisi hunian masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di RTLH.
“Karena BPS sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” tuturnya.
Lebih dari sekadar perbaikan fisik rumah, program ini diharapkan membawa dampak yang lebih luas. Tito Karnavian meyakini bahwa peningkatan kualitas hunian akan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan rumah yang lebih layak, aman, dan sehat, masyarakat diharapkan semakin merasa diperhatikan oleh negara, sehingga tumbuh rasa nasionalisme yang kuat.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu akan menjadi buffer zone untuk pertahanan,” katanya.
Program renovasi RTLH di perbatasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan di wilayah-wilayah terluar. Dengan pendekatan kolaboratif antara BNPP, Kementerian PKP, dan BPS, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan nasional.
Rapat tersebut mencerminkan komitmen serius pemerintah untuk tidak hanya menjaga kedaulatan secara fisik, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai garda terdepan bangsa. Pelaksanaan program di lapangan akan menjadi ujian bagi efektivitas koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan perbatasan yang lebih maju dan berdaulat.
Pewarta : Diki Eri
About the Author
