RI News. Jakarta – Menghadapi puncak mobilitas masyarakat selama bulan suci Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, otoritas pengaturan sektor energi hilir telah mengintensifkan mekanisme pengawasan atas ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin pasokan yang stabil bagi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk mengantisipasi risiko disruptif yang kerap muncul pada periode transisi musiman seperti ini, di mana pola konsumsi energi masyarakat mengalami pergeseran signifikan akibat peningkatan perjalanan dan aktivitas sosial.
Pemimpin lembaga pengatur tersebut, dalam pernyataan resminya dari Jakarta, menekankan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan holistik, melibatkan kolaborasi antarlembaga dan inspeksi langsung di berbagai titik distribusi. “Kami menerapkan kontrol ketat terhadap ketersediaan dan penyaluran BBM sepanjang Ramadhan hingga mendekati Idul Fitri 1447 H. Dari data realisasi terkini, stok BBM tampak aman dan terkendali,” ujarnya saat menghadiri agenda pengawasan legislatif di Bali pada 23 Februari 2026.
Data nasional hingga 19 Februari 2026 menunjukkan bahwa realisasi distribusi minyak tanah mencapai 12,84 persen dari alokasi tahunan, minyak solar 13,22 persen, dan Pertalite 13,19 persen. Angka-angka ini, menurutnya, masih selaras dengan proyeksi distribusi awal tahun, meskipun memerlukan penyesuaian dinamis mengingat faktor eksternal seperti fluktuasi harga global dan dinamika domestik. Kolaborasi erat dengan entitas operasional utama, khususnya di wilayah dengan potensi lonjakan mobilitas, menjadi kunci dalam strategi ini. Fokus utama mencakup jalur transportasi primer dan sekunder, koridor tol, serta pusat-pusat pariwisata yang diprediksi mengalami peningkatan lalu lintas.
Analisis prediksi menyoroti peningkatan konsumsi BBM hingga 25-30 persen di klaster tol Trans Jawa dibandingkan hari biasa. Titik-titik kritis yang memerlukan perhatian ekstra meliputi segmen Cipali antara Subang dan Indramayu, koridor Semarang-Solo di Boyolali, serta simpang Colomadu yang menghubungkan Solo dan Yogyakarta. Selain itu, klaster penyeberangan laut seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, serta destinasi akhir seperti Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya, Malang Raya, Banyumas, dan Bandung, menjadi prioritas pengendalian untuk mencegah kelangkaan atau antrean yang dapat mengganggu kenyamanan publik.
Strategi antisipatif mencakup penguatan cadangan di depot pendukung, penempatan stasiun pengisian modular di jalur tol dan area wisata, serta layanan mobile untuk menjangkau kendaraan yang terjebak kemacetan. Otoritas energi nasional juga berencana mengoperasikan pusat koordinasi terintegrasi mulai 12 hingga 31 Maret 2026, yang melibatkan spektrum luas termasuk BBM, LPG, gas bumi, kelistrikan, dan mitigasi bencana geologi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam atas interkoneksi antara sektor energi dengan stabilitas sosial-ekonomi, di mana kegagalan pasokan dapat memicu efek domino pada produktivitas masyarakat.
Baca juga : Sanksi Berat untuk Oknum Brimob: PTDH atas Penganiayaan Mematikan di Maluku
Dari perspektif legislatif, agenda pengawasan ini dianggap sebagai manifestasi fungsi pengawasan yang esensial. “Kami mengharapkan jaminan pasokan yang handal agar masyarakat dapat menjalani Ramadhan dan Idul Fitri dengan lancar,” kata pimpinan komite pengawasan parlemen. Kunjungan lapangan mencakup peninjauan terminal bahan bakar di Sanggaran dan beberapa stasiun pengisian di Denpasar Barat, di mana stok rata-rata tercatat 6-7 hari dengan jadwal distribusi yang tepat waktu. Tingkat pengisian tangki di stasiun pengisian berada pada 60-70 persen, didukung oleh armada tambahan delapan truk tangki untuk mengatasi lonjakan permintaan. Distribusi di wilayah Bali dikendalikan melalui terminal terintegrasi di Sanggaran dan Manggis, menunjukkan model manajemen yang adaptif terhadap kondisi geografis pulau.
Di tengah upaya ini, imbauan kepada masyarakat ditekankan untuk menggunakan BBM subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran. “Mari kita kolaboratif dalam mengonsumsi BBM subsidi sesuai kebutuhan, agar menghindari antrean dan kekurangan di titik-titik keramaian selama Idul Fitri,” tambahnya. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk operator terminal dan manajer distribusi regional, memperkuat narasi bahwa keberhasilan pengelolaan energi hilir bergantung pada sinergi kolektif, bukan semata tanggung jawab satu entitas.
Secara keseluruhan, inisiatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga bagi kebijakan energi berkelanjutan di masa depan, di mana prediksi berbasis data dan respons cepat menjadi elemen krusial dalam menjaga ketahanan nasional terhadap fluktuasi musiman.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
