RI News Portal. Jakarta, 2 Desember 2025 – Di tengah upaya penanganan darurat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, Pemerintah Republik Indonesia menempatkan pemulihan layanan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses kembali berjalannya aktivitas belajar-mengajar di wilayah terdampak—khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—sedang berjalan secara bertahap dan menunjukkan kemajuan signifikan.
“Dalam waktu dekat, kami menurut perkiraan kami, dalam satu hingga tiga hari ke depan, akses ke sekolah-sekolah yang masih terisolir akibat bencana sudah dapat diatasi,” ujar Saifullah Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/12). Ia menekankan bahwa hak anak atas pendidikan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia yang tidak boleh terabaikan meski dalam situasi darurat.
Menurut Mensos, hingga saat ini tidak ada Sekolah Rakyat yang terdampak secara langsung oleh bencana. Namun, ratusan sekolah negeri dan swasta di ketiga provinsi tersebut mengalami gangguan akses akibat jalan putus, jembatan rusak, serta genangan lumpur yang masih menutupi halaman dan ruang kelas. Tim gabungan dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pemerintah daerah tengah berkoordinasi intensif untuk membuka jalur evakuasi sekaligus jalur pendidikan darurat.
Sementara itu, dukungan logistik kemanusiaan dari Kementerian Sosial terus mengalir deras. Hingga Senin malam (1/12), nilai bantuan bufferstock yang telah didistribusikan untuk ketiga provinsi mencapai sekitar Rp14,5 miliar. Selain itu, layanan dapur umum dan dapur mandiri yang dioperasikan secara swadaya masyarakat setempat dengan pendampingan Kemensos telah menyediakan makanan siap saji senilai sekitar Rp4,5 miliar.
Dapur-dapur tersebut kini beroperasi di puluhan titik strategis: sembilan titik di Sumatra Barat dengan kapasitas 30.000 porsi per hari, dua belas titik di Sumatra Utara dengan kapasitas serupa, serta tujuh titik di Aceh yang menyajikan sekitar 28.000 porsi setiap harinya. Jumlah titik layanan terus bertambah seiring dengan pemetaan kebutuhan baru di lapangan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Selasa pagi (2/12), korban jiwa akibat rangkaian bencana hidrometeorologi ini mencapai 631 orang meninggal dunia, 472 orang masih dalam pencarian, serta 2.600 orang luka-luka. Lebih dari satu juta warga terpaksa mengungsi dan tinggal di tenda-tenda darurat atau rumah kerabat.
Baca juga : Pembelaan Nurhadi: Dakwaan Gratifikasi Rp137 Miliar dan TPPU Rp308 Miliar Dianggap Salah Sasaran
Para pengamat pendidikan menilai langkah pemerintah untuk segera mengembalikan aktivitas sekolah di tengah musibah ini sebagai wujud komitmen negara terhadap Sustainable Development Goal ke-4, yaitu pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Proses belajar tatap muka secara bertahap, pembukaan sekolah darurat, serta pemberian trauma healing bagi anak-anak korban bencana menjadi elemen krusial agar generasi muda tidak kehilangan hak belajarnya dalam jangka panjang.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan agar anak-anak di daerah bencana dapat kembali ke bangku sekolah dalam kondisi aman dan nyaman sesegera mungkin.
Pewarta : Jaulim Saran
