RI News Portal. Jakarta – Pemerintah sedang mengupayakan langkah strategis untuk mewujudkan kebijakan beras satu harga di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan ketimpangan harga beras antar daerah, khususnya antara Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur yang selama ini kerap membayar lebih tinggi akibat biaya distribusi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen tersebut usai memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Senin (12/1/2026). Menurutnya, warga di wilayah terpencil tidak seharusnya menanggung beban harga yang lebih mahal hanya karena faktor geografis.
“Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada. Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal,” ujar Zulkifli Hasan.
Untuk mewujudkan keseragaman harga tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan distribusi secara langsung. Pendekatan ini mirip dengan mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga, di mana pemerintah menanggung selisih biaya angkut agar harga di tingkat konsumen tetap seragam.
Salah satu pilar utama kebijakan ini adalah penguatan institusi Perum Bulog. Dalam rapat tersebut, dibahas pemberian margin penugasan yang memadai bagi Bulog agar lembaga ini memiliki kapasitas keuangan lebih baik dalam menjalankan tugas stabilisasi pasokan dan harga beras secara nasional.
Perhitungan margin tersebut telah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Margin ini diharapkan memberikan ruang bagi Bulog untuk menanggung biaya distribusi ke daerah-daerah terpencil tanpa mengorbankan stabilitas operasional.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap pengkajian teknis dan memerlukan dukungan berbagai instrumen, mulai dari infrastruktur logistik, skema pembiayaan, hingga koordinasi antarlembaga.
Sebagai acuan, pemerintah menyebutkan kisaran harga beras terkini yang menjadi dasar pembahasan:
- Beras premium berkisar Rp14.900 per kilogram
- Beras medium sekitar Rp13.500 per kilogram
- Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah dapat dijual pada kisaran Rp11.000–Rp12.000 per kilogram, khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, rapat juga membahas kesiapan pasokan nasional menyambut proyeksi panen raya yang diperkirakan lebih awal, mulai Februari 2026. Produksi beras yang meningkat diharapkan menjadi modal kuat untuk menjaga stok nasional sekaligus mendukung keberhasilan kebijakan satu harga.
Pemerintah optimistis, melalui penguatan peran Bulog, dukungan distribusi, serta kesiapan panen raya, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses pangan yang lebih adil, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan geografis Indonesia yang berpulau-pulau.
Implementasi penuh ditargetkan berjalan sepanjang 2026, dengan terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar mencapai efektivitas maksimal.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
