RI News Portal. Jakarta, 23 November 2025 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor untuk menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 telah resmi dimulai. Dalam pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025) sore, Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas secara mendalam skenario antisipasi yang jauh lebih komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Berbeda dengan pendekatan tahun lalu yang lebih berfokus pada pengamanan fisik dan pengendalian kerumunan, kali ini pemerintah mengintegrasikan empat pilar utama secara simultan: kelancaran transportasi multimoda, mitigasi risiko cuaca ekstrem, penguatan keselamatan publik, serta pencegahan gejolak inflasi akibat kenaikan konsumsi dan tarif angkutan.
“Natal dan Tahun Baru bukan sekadar momen keagamaan, tapi juga puncak mobilitas nasional. Selain arus mudik akhir tahun, terjadi juga gelombang liburan keluarga menuju destinasi wisata domestik. Kombinasi ini menciptakan tekanan luar biasa pada infrastruktur dan harga barang,” ungkap Tito Karnavian usai pertemuan.

Ia menekankan bahwa kenaikan mobilitas pada periode Desember 2025–Januari 2026 diperkirakan melampaui angka tahun sebelumnya, terutama karena pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang membuat daya beli masyarakat kembali menguat. “Karena itu, koordinasi tidak lagi cukup dilakukan secara vertikal, melainkan harus horizontal lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga operator swasta,” tambahnya.
Sektor yang mendapat sorotan khusus adalah pengendalian tarif angkutan udara dan laut. Tito Karnavian secara terbuka mengapresiasi kebijakan penurunan tarif yang dilakukan Dudy Purwagandhi pada Nataru 2024/2025, yang berhasil menahan laju inflasi di bulan Desember tahun lalu. “Kebijakan itu terbukti efektif menekan inflasi. Kami berharap pola yang sama dapat diulang, bahkan diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat,” ujarnya.
Di pihak Kementerian Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun skema pengoperasian khusus di 27 titik rawan kepadatan, termasuk pelabuhan penyeberangan Merak–Bakauheni, lintas kereta api Jawa dan Sumatera, serta rute penerbangan menuju Bali, Labuan Bajo, dan Lombok.
Baca juga : Drama Enam Gol di Signal Iduna Park: Hattrick Deniz Undav Selamatkan Stuttgart dari Kekalahan
“Kami tidak hanya menambah frekuensi perjalanan, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan di tengah prakiraan BMKG yang menyebut potensi cuaca ekstrem masih tinggi hingga awal Januari 2026,” kata Dudy. Salah satu langkah konkret adalah pendistribusian tambahan life vest di pelabuhan-pelabuhan penumpang tinggi serta kewajiban pemeriksaan kondisi kapal sebelum berlayar.
Selain itu, pengawasan terhadap praktik overcapacity pada angkutan laut dan penyalahgunaan slot penerbangan akan diperketat melalui satgas gabungan yang melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Darat, dan Udara.

Dari sisi makroekonomi, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar murah terkoordinasi di 514 kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok. “Kenaikan konsumsi daging, telur, dan bahan pokok lainnya pada Desember–Januari biasanya menjadi pemicu inflasi musiman. Kali ini kita ingin memutus pola tersebut sejak dini,” tandas Tito Karnavian.
Rencana aksi terpadu ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Mendagri–Menhub yang dijadwalkan terbit pekan depan, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun posko Nataru terintegrasi. Pertemuan lanjutan tingkat menteri koordinator dijadwalkan berlangsung awal Desember 2025 untuk memfinalisasi alokasi anggaran darurat dan penentuan jalur prioritas nasional.
Pewarta : Yudha Purnama

