RI News. Jakarta, 4 Maret 2026 – Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, melalui serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu, bukan sekadar eskalasi militer di Timur Tengah. Peristiwa ini telah menempatkan Republik Rakyat China dalam posisi dilematis yang jarang dialami sebelumnya: antara mempertahankan kemitraan strategis dengan Teheran sebagai salah satu pilar diplomasi anti-hegemoni Barat, dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi dengan Washington di tengah ketegangan perdagangan yang masih rapuh.
Serangan yang menewaskan Khamenei—bersama sejumlah petinggi Korps Garda Revolusi Islam dan anggota keluarganya—terjadi di kompleks kepemimpinan pusat Teheran pada 28 Februari 2026. Beijing segera merespons dengan pernyataan keras dari Kementerian Luar Negeri, menyebut tindakan tersebut sebagai “pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan keamanan Iran” serta “upaya terang-terangan mengganti rezim secara paksa”. Menteri Luar Negeri Wang Yi, dalam komunikasi dengan mitranya dari Rusia, menegaskan bahwa serangan semacam ini tidak dapat diterima, terutama ketika negosiasi antara Washington dan Teheran sedang berlangsung.
Namun, di balik retorika kecaman tersebut, respons China tampak hati-hati dan terukur. Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil langkah militer atau sanksi ekonomi signifikan terhadap AS atau Israel. Sebaliknya, fokus utama tampak tertuju pada dua prioritas: evakuasi warga negara China dari Iran—di mana satu warga telah dilaporkan tewas di Teheran—dan mitigasi dampak terhadap pasokan energi global.
Sebagai importir minyak terbesar dunia, China sangat bergantung pada Selat Hormuz, jalur yang membawa sekitar seperlima perdagangan minyak internasional. Ancaman Iran untuk mengganggu lalu lintas di selat tersebut—sebagai balasan atas serangan—telah mendorong lonjakan harga minyak hingga 9 persen dalam beberapa hari terakhir. Hal ini berpotensi memperburuk tekanan inflasi di dalam negeri China, yang sedang berupaya memulihkan pertumbuhan pasca-pandemi dan ketegangan perdagangan berkepanjangan.
Secara domestik, peristiwa ini juga menyentuh sensitivitas politik internal. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang telah berkuasa lebih dari satu dekade dan diperkirakan akan memasuki periode keempat, sistem politik China tidak mentolerir diskusi terbuka tentang perubahan rezim yang didukung kekuatan asing. Komentar daring yang menyiratkan perayaan atas kematian Khamenei atau spekulasi tentang “pemimpin berikutnya” dengan cepat disensor di platform media sosial domestik, mencerminkan kekhawatiran atas potensi gelombang ketidakpuasan internal.
Analis hubungan internasional menilai bahwa Beijing lebih memprioritaskan pengelolaan hubungan dengan Washington ketimbang keterlibatan mendalam di Timur Tengah. Pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan akhir Maret di Beijing—untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan—menjadi taruhan utama. China memiliki insentif kuat untuk menjaga stabilitas tersebut: kelonggaran pembatasan ekspor teknologi tinggi AS ke China, pengurangan dukungan militer Washington terhadap Taiwan, serta momentum hukum pasca-putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan sebagian tarif impor era sebelumnya.
Baca juga : Jerman Menjadi Raksasa Militer Eropa: Antara Kepemimpinan yang Dinanti Dalam Era Ketidakpastian Politik
“Beijing jauh lebih tertarik mengelola dinamika dengan Amerika Serikat daripada terjebak dalam pusaran konflik Timur Tengah,” ujar seorang pengamat kebijakan luar negeri China yang berbasis di Singapura. “Keterlibatan militer AS yang berkepanjangan di kawasan itu justru bisa mengalihkan sumber daya Washington dari Indo-Pasifik—situasi yang secara strategis menguntungkan China.”
Di sisi lain, China harus menjaga keseimbangan dengan mitra Teluk yang menjadi korban serangan balasan Iran baru-baru ini, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dalam komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Wang Yi menyerukan agar Teheran “memperhatikan kekhawatiran wajar negara tetangga”, sebuah bahasa diplomasi yang menunjukkan upaya Beijing menghindari polarisasi total di kawasan.
Berbeda dengan AS yang memiliki jaringan aliansi militer formal di seluruh dunia, China hanya memiliki satu mitra pertahanan resmi—Korea Utara. Kemitraan dengan Iran dan Venezuela lebih bersifat strategis-ekonomi ketimbang aliansi militer. Para pengamat menilai Xi Jinping cenderung bersikap pragmatis dan tidak sentimentil dalam hubungan luar negeri, sesuai dengan prinsip kepemimpinannya yang berbasis pada kepentingan nasional jangka panjang.
Sementara media negara China terus mengecam AS sebagai “sumber instabilitas global terbesar”, Beijing kemungkinan akan tetap pada pendekatan retoris sambil menunggu perkembangan. Pembunuhan Khamenei telah memperlihatkan kesenjangan kemampuan proyeksi kekuatan militer antara AS dan China—sebuah realitas yang terus mengganggu elite strategis di Beijing.
Dalam konteks ini, kematian Pemimpin Tertinggi Iran bukan hanya akhir dari sebuah era di Teheran, melainkan ujian bagi tatanan multipolar yang selama ini digaungkan China. Apakah Beijing akan tetap pada posisi netral-aktif, atau terpaksa mengambil langkah lebih tegas, akan menjadi penentu arah diplomasi global di tahun-tahun mendatang.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
