RI News Portal. Putussibau, 5 Januari 2026 – Proyek pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (GPSA) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah mencapai tahap akhir penyelesaian, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp174 miliar. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat integrasi layanan pemerintahan yang lebih efisien, sekaligus simbol transformasi birokrasi di wilayah perbatasan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya.
Inisiatif ini bermula dari kebutuhan mendesak untuk menggantikan gedung kantor bupati lama yang dibangun pada 1978 dan telah berusia lebih dari empat dekade. Studi kelayakan yang dilakukan menunjukkan bahwa struktur lama mengalami kerusakan signifikan, sehingga tidak lagi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan kerja. Pada 2022, Bupati Fransiskus Diaan secara simbolis melakukan penancapan tiang pertama, menandai dimulainya konstruksi yang direncanakan multiyears.
Dalam pernyataannya pada Senin (5/1), Bupati Fransiskus Diaan menegaskan bahwa pembangunan telah rampung tanpa tambahan anggaran lebih lanjut. “Jika tidak ada kendala, dalam waktu dekat kami akan mulai berkantor di gedung baru ini. Semuanya bergantung pada kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menempati,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa proyek ini tidak lagi memerlukan alokasi dana tambahan, karena tahap konstruksi utama telah selesai.
Gedung baru ini dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu, mengakomodasi ruang kerja bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta sejumlah OPD kunci seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta staf ahli. Pendekatan satu atap ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif, mengurangi birokrasi berlapis, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik.
Harapan Bupati Fransiskus Diaan adalah bahwa fasilitas modern ini akan memotivasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan pelayanan optimal. “Dengan infrastruktur yang representatif, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus membangun citra positif bagi Kabupaten Kapuas Hulu,” katanya.
Respons positif datang dari kalangan masyarakat. Ahmad, seorang warga Putussibau, menyambut baik kehadiran gedung yang tampil megah dan modern. “Bangunan ini diharapkan menjadi ikon baru daerah, yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional dalam mengintegrasikan layanan dari berbagai OPD. Hal ini akan mempermudah urusan masyarakat sehari-hari, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan standar pelayanan,” ungkapnya.
Baca juga : Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji Tunggu Finalisasi Audit Kerugian Negara
Dari perspektif akademis, proyek semacam ini mencerminkan tren nasional dalam reformasi birokrasi, di mana integrasi layanan satu atap menjadi strategi utama untuk efisiensi pemerintahan daerah. Di wilayah seperti Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Malaysia dan memiliki tantangan geografis, infrastruktur administratif yang memadai dapat menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan, mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait institusi yang efektif dan inklusif.
Pada 2026, gedung ini diproyeksikan mulai beroperasi penuh, menandai era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Uncak Kapuas. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur lama, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
Pewarta : Lisa Susanti
About the Author
