RI News. Padangsidimpuan, Senin, 16 November 2026 – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2027 berjalan tersendat. Proses itu diduga dipengaruhi persoalan internal di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD tercatat hanya dihadiri 12 anggota, sehingga memunculkan pertanyaan publik tentang kesiapan lembaga legislatif menuntaskan agenda strategis tersebut.
Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan disebut kembali terbelah menjadi dua kubu. Dualisme itu diduga bersumber dari kesenjangan antaranggota dewan, baik dalam urusan administrasi maupun terkait hak dan kewajiban anggota. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada efektivitas pembahasan R-APBD 2027. Pembahasan anggaran merupakan agenda utama DPRD bersama pemerintah daerah dan menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPUH menyatakan penyesalan atas tarik ulur tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kepentingan internal anggota dewan tidak semestinya menghambat pembahasan anggaran daerah. Ia menegaskan, persoalan internal harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan dengan mengorbankan proses penganggaran yang menyangkut kepentingan publik.

Kekecewaan serupa dirasakan masyarakat. Dualisme dan tarik ulur pembahasan R-APBD dinilai kian mengikis kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai representasi suara rakyat. Warga berharap persoalan internal tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab konstitusional. APBD bukan milik kelompok atau kepentingan politik tertentu. Ia adalah instrumen pembangunan yang hasilnya harus dirasakan seluruh warga Kota Padangsidimpuan.
Penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain pada Pasal 308 sampai Pasal 315. Pasal 308 memberi kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Pasal 312 ayat (1) mewajibkan kepala daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Pasal 312 ayat (2) mengatur sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan bila persetujuan bersama itu tidak tercapai sebelum tahun anggaran berjalan. Meski demikian, Pasal 312 ayat (3) memberi pengecualian bagi anggota DPRD apabila keterlambatan terjadi karena kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan.
Baca juga : Dari Rantau ke Balai Desa: Katiyo Pulang Bawa Gagasan Kopi dan Lebah Madu untuk Brenggolo
Ketentuan itu menunjukkan bahwa pembahasan dan penetapan APBD tidak dapat dipandang remeh. Ada tanggung jawab kelembagaan dan konsekuensi hukum yang harus diperhatikan seluruh pihak.
Masyarakat membutuhkan DPRD yang bekerja profesional, solid menjalankan fungsi kelembagaan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas persoalan internal. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tengah tarik-menarik kepentingan para wakilnya. Bila pembahasan anggaran tersandera konflik internal, pihak yang paling berpotensi menanggung dampaknya adalah masyarakat Kota Padangsidimpuan sendiri.
Pewarta : Indra Saputra
Tagline: #RAPBD2027, #Padangsidimpuan, #DPRDPadangsidimpuan, #DualismeDPRD, #AnggaranRakyat, #TarikUlurAnggaran, #AMPUH, #TransparansiAPBD,
