RI News. Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kesiapan penuh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjalani pemeriksaan dan audit menyeluruh terkait proses pengadaan barang dan jasa di program Sekolah Rakyat. Langkah ini ditegaskan sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” tegas Mensos Saifullah Yusuf saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Mensos mengungkapkan pihaknya akan segera menginisiasi pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melaporkan seluruh tahapan proses pengadaan yang telah berjalan sekaligus mendapatkan masukan konstruktif sebelum memasuki tahap pengadaan tahun 2026.
“Kami terbuka dan jika ada waktu besok, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kami lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026,” ujarnya.
Saifullah Yusuf mengapresiasi perhatian yang berkembang dari berbagai pihak terhadap program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan Kemensos terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun KPK, dalam semangat keterbukaan.
Menurutnya, audiensi dengan KPK menjadi langkah penting untuk mendengar langsung rekomendasi pencegahan korupsi. “Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos akan menyampaikan seluruh data dan dokumen proses pengadaan, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi perbincangan publik. Mensos menjamin bahwa seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan penetapan harga melalui survei pasar dan konsultasi mendalam sebelum kontrak ditandatangani.
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang optimal, setiap siswa Sekolah Rakyat memperoleh empat pasang sepatu yang disesuaikan dengan kebutuhan berbeda. Keempat jenis tersebut meliputi sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Mensos menekankan bahwa keterbukaan terhadap audit bukan hanya respons terhadap sorotan eksternal, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang Kementerian Sosial untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, program unggulan seperti Sekolah Rakyat dapat terus berjalan efektif tanpa terganggu isu tata kelola.
Pernyataan Mensos ini mencerminkan pendekatan preventif pemerintah dalam menghadapi potensi risiko penyimpangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan program sosial berbasis anggaran negara. Proses evaluasi dan koordinasi dengan KPK diharapkan dapat menjadi standar baru dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
