RI News. Jakarta — Keberhasilan Indonesia dalam menjinakkan laju inflasi tahunan di angka 2,42 persen pada April 2026 menjadi sinyal positif efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Kendati demikian, stabilitas domestik kini dihadapkan pada ujian baru yang bersumber dari ketidakpastian eksternal.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/5), ia menegaskan bahwa transmisi guncangan geopolitik global berpotensi besar mengoreksi stabilitas harga di tingkat regional pada bulan Mei dan masa mendatang.
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun, bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ujar Tito.
Dari perspektif ekonomi makro, posisi Indonesia saat ini tergolong anomali yang positif di tengah lanskap global yang karut-marut. Ketika beberapa negara mulai terjebak dalam pusaran hiperinflasi ekstrem akibat disrupsi rantai pasok dan konflik geopolitik, koordinasi taktis antara pemerintah pusat dan daerah sejauh ini mampu meredam daya rusak eksternal tersebut.
Tito memberikan kontras yang tajam mengenai situasi global saat ini untuk menekankan urgensi kewaspadaan domestik. Menurutnya, ada negara yang inflasinya sudah menyentuh angka 612 persen, yang berarti harga barang dan jasa melonjak hingga enam kali lipat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa angka 2,42 persen di Indonesia adalah bukti nyata efektivitas langkah pengendalian yang terintegrasi.
Meskipun agregat inflasi nasional terkendali, anatomi data menunjukkan adanya pergeseran motor penggerak inflasi (inflation driver). Pada periode ini, sektor transportasi mencatatkan diri sebagai penyumbang inflasi bulanan (month-on-month) tertinggi. Hal ini berkorelasi erat dengan fluktuasi harga energi global dan penyesuaian tarif logistik pasca-momentum hari besar.
Baca juga : Menilik Akar Kejahatan Narkoba di Barumun: Ketika Usia Produktif Terjebak dalam Pusaran Sabu
Sebaliknya, stabilitas berhasil dijaga oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Sektor yang biasanya menjadi pemicu utama inflasi volatile food ini justru tampil sebagai faktor penyeimbang (counter-balance). Stabilnya harga pangan inilah yang menahan laju inflasi April tidak melonjak lebih tinggi.
Namun, daya tahan sektor pangan ini bersifat asimetris di beberapa wilayah. Tito menyoroti daerah-daerah yang inflasinya masih berada di atas target nasional, seperti Papua Barat dan Aceh. Di wilayah-wilayah tersebut, hambatan distribusi struktural masih menjadi batu sandungan, terutama untuk komoditas sensitif seperti cabai merah.
Menghadapi risiko Mei 2026, pendekatan administratif dari balik meja dinilai tidak lagi mencukupi. Mendagri menginstruksikan pemda untuk beralih ke strategi pemantauan langsung di lapangan guna mendeteksi spekulasi harga dan sumbatan distribusi secara real-time.
Ada dua variabel eksternal utama yang wajib dimitigasi oleh kepala daerah dalam menyusun kebijakan lokal, yaitu:
- Kenaikan Harga Minyak Global: Dampak langsungnya akan mempertebal tekanan pada sektor transportasi dan biaya produksi UMKM di daerah.
- Fluktuasi Kurs Mata Uang: Melemahnya nilai tukar berpotensi memicu imported inflation (inflasi barang impor), terutama pada bahan baku industri daerah yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” pungkas Tito.
Ke depan, ketahanan ekonomi Indonesia tidak hanya diuji dari kekuatan cadangan devisa di level pusat, melainkan dari ketangkasan para kepala daerah dalam mengeksekusi operasi pasar dan memotong kompas rantai pasok yang tidak efisien.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
