RI News Portal. Jakarta, 24 Juli 2025 — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan manusia sebagai inti strategi pembangunan nasional. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam program Quick Wins Pembangunan Nasional yang digulirkan oleh pemerintah.
“SDM menempati prioritas paling utama dalam program Quick Wins,” ujar Menko Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Menurutnya, program ini dirancang untuk menjawab secara cepat dan terukur berbagai persoalan mendesak yang menghambat transformasi pembangunan, khususnya dalam aspek human capital.
Dalam kerangka program Quick Wins, pemerintah menetapkan delapan agenda percepatan pembangunan. Di antaranya, terdapat fokus khusus pada pembangunan SDM melalui beberapa intervensi strategis: revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan kelembagaan melalui pembentukan Sekolah Unggulan Garuda. Program-program ini diyakini mampu memperbaiki kesenjangan mutu pendidikan dan memperluas akses pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan zaman.
“Jadi, pemerintah sudah punya banyak program yang berjalan secara simultan,” ungkap Pratikno, sembari menyebut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai salah satu contoh sukses kebijakan afirmatif pemerintah dalam bidang pembiayaan pendidikan tinggi. Melalui LPDP, ribuan anak Indonesia telah mendapat kesempatan belajar, baik di dalam maupun luar negeri.
Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini merefleksikan paradigma pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang, selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan dan keunggulan demografis Indonesia. Pembangunan SDM bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga tentang ekosistem pendukung yang mencakup keluarga, komunitas, sektor swasta, dan institusi sosial lainnya.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kami membutuhkan dukungan dari orang tua, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga sosial,” imbuh Pratikno. Ia juga mengapresiasi kontribusi Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia yang secara aktif membantu meningkatkan akses pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.
Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan model governance berbasis kemitraan (collaborative governance), di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator sekaligus koordinator dalam proses pemberdayaan sosial.
Secara akademis, komitmen Menko PMK ini patut dicermati sebagai bagian dari policy shift dalam pembangunan nasional — dari pembangunan berbasis fisik dan infrastruktur ke pembangunan yang berorientasi pada knowledge economy dan penguatan modal manusia. Langkah ini penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu bersaing secara global melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas manusianya.
Dengan implementasi program Quick Wins, tantangan pembangunan manusia diharapkan dapat dijawab secara lebih terarah dan cepat, sekaligus menjadi landasan kuat menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pewarta : Setiawan S.TH
About the Author
