RI News Portal. Pati, Jawa Tengah – Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan dukungan penuh terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sudewo beserta sejumlah pejabat daerah lainnya. Aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa (20/1/2026) menjadi momentum bagi masyarakat untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan terbuka di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah ini.
Ketua Presidium AMPB, Suharno, dalam sambutannya menekankan bahwa langkah tegas KPK ini merupakan titik balik penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Dukungan terhadap KPK diberikan agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan,” ujar Suharno di sela-sela aksi tersebut.
Ia menyoroti ironisnya situasi di mana dugaan praktik korupsi melibatkan pejabat tinggi hingga tingkat desa dan kecamatan terjadi di saat masyarakat Pati tengah bergulat dengan bencana alam, termasuk banjir yang melanda sejumlah wilayah. Menurut Suharno, tindakan semacam itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melukai rasa keadilan kolektif warga yang sedang berjuang bertahan hidup.
AMPB memandang OTT terhadap Bupati Sudewo, beberapa kepala desa, serta camat sebagai kelanjutan dari pengawalan publik yang telah mereka lakukan sejak lama. Sejak awal, aliansi ini bersama elemen masyarakat sipil lainnya secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Pati, meskipun sering kali menghadapi tekanan dan ancaman kriminalisasi terhadap aktivis kritis.
Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan Suharno, AMPB menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara terbuka, profesional, dan tanpa tebang pilih. “Langkah KPK harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi. Proses hukum harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Aliansi ini juga mendesak KPK untuk mempercepat pengusutan perkara agar kepastian hukum segera terwujud. Penanganan yang berlarut-larut dikhawatirkan hanya akan memicu spekulasi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat yang telah lama merasa dirugikan oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca juga : Wapres Gibran Tinjau Pasar Cikurubuk, Pemkot Tasikmalaya: “Ini Titik Awal Pembenahan Besar”
Lebih lanjut, AMPB mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk terus mengawal proses penegakan hukum secara kolektif. Partisipasi publik dianggap krusial tidak hanya untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif, tetapi juga untuk menghentikan pola kriminalisasi terhadap warga yang bersuara kritis serta menyelesaikan persoalan struktural di wilayah ini.
“AMPB berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Suharno.
Di sisi lain, Anik Sriningsih, istri Supriyono—salah satu aktivis yang saat ini terjerat kasus hukum pasca-demonstrasi menuntut penurunan bupati—menyampaikan harapannya agar suaminya segera dibebaskan. Ia menilai suaminya hanya menjalankan hak konstitusional sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi, namun justru diduga mengalami kriminalisasi atas sikap kritis tersebut.
Aksi damai ini mencerminkan semangat masyarakat Pati yang kian matang dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan, di tengah harapan besar agar penegakan hukum kali ini menjadi preseden positif bagi pembenahan tata kelola di Bumi Mina Tani.
Pewarta : Sriyanto
About the Author
