RI News Portal. Padangsidimpuan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk mendukung gizi anak bangsa kini justru menjadi sumber keresahan di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Masyarakat sekitar lokasi dapur MBG mengeluhkan pengelolaan limbah yang dinilai tidak memadai, menyebabkan genangan air kotor, bau menyengat, hingga potensi penyebaran penyakit di lingkungan pemukiman.
Keluhan ini mencuat setelah limbah cair dari proses pengolahan makanan diduga dialirkan langsung ke saluran pembuangan (paret) tanpa pengolahan terlebih dahulu. Warga melaporkan bahwa aliran air menjadi tersumbat karena ukuran paret yang sempit, ditambah penumpukan sisa organik yang memicu aroma tidak sedap dan bahkan kemunculan belatung di area tersebut pada pekan sebelumnya. Kondisi ini semakin memburuk sejak dapur beroperasi, meskipun sebelumnya paret tersebut relatif lancar.
Seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya menyatakan, “Kami sudah berkali-kali melapor ke pengelola. Mereka hanya berjanji akan memperbaiki, tapi hingga kini tidak ada perubahan nyata. Limbah ini langsung mengalir ke paret masjid, mengganggu ibadah dan kesehatan warga sekitar. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi ancaman serius bagi lingkungan dan anak-anak.”
Pada Sabtu (14/2/2026), keluhan ini kembali disuarakan setelah upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil. Masyarakat pernah melaporkan masalah ini ke kantor pengelola MBG di Jalan Pembangunan eks Komplek DPR Kota Padangsidimpuan, namun respons hanya berupa janji tanpa tindak lanjut. Beberapa pemberitaan sebelumnya di media daring pun telah menyoroti isu serupa, tetapi situasi tetap tidak berubah.
Koordinasi dengan instansi terkait juga menemui kendala. Saat dihubungi, seorang pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan menyatakan keterkejutannya. “Kami sama sekali tidak dilibatkan sejak perencanaan hingga operasional dapur-dapur MBG di wilayah kota ini. Tidak ada koordinasi atau pemberitahuan soal pengelolaan limbahnya. Begitu ada masalah, kami yang disalahkan,” ujarnya dengan nada heran.
Lebih mengejutkan lagi, ketika keluhan disampaikan langsung kepada Wali Kota Padangsidimpuan H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., melalui pesan singkat di salah satu platform media sosial, respons yang diterima dinilai tidak sesuai konteks. Alih-alih menindaklanjuti dengan pengecekan lapangan atau melibatkan instansi terkait, jawaban yang muncul justru dianggap menyudutkan pelapor dan kurang profesional sebagai pemimpin daerah.
Baca juga : Indonesia Siap Akhiri Era Ekspor Bahan Mentah: Timah Jadi Target Hilirisasi Selanjutnya
Masyarakat setempat menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan program MBG itu sendiri. “Kami mendukung inisiatif pusat untuk memberikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan dampak lingkungan. Jika pengelolaan limbah tetap amburadul dan berpotensi menimbulkan penyakit, lebih baik dievaluasi secara menyeluruh, termasuk audit internal terhadap pengelola,” tutur salah seorang warga.
Mereka bahkan menyampaikan harapan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution agar program ini tidak justru menciptakan masalah baru di tingkat lokal. Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur MBG di Kelurahan Ujung Padang belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program nasional yang mulia perlu didukung dengan perencanaan teknis yang matang, koordinasi lintas instansi, serta pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan kerugian baru bagi masyarakat sekitar.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
