RI News Portal. Hong-Kong 4 Januari 2026 – Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memulai kunjungan negara empat hari ke China pada 4 Januari 2026, menandai kunjungan resmi pertamanya sejak menjabat pada Juni 2025. Kunjungan ini, yang meliputi pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping pada 5 Januari, serta audiensi dengan pejabat tinggi China lainnya seperti Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji dan Perdana Menteri Li Qiang, datang pada momen krusial di mana Beijing berupaya memperkuat ikatan dengan Seoul di tengah eskalasi ketegangan dengan Tokyo terkait isu Taiwan.
Dari perspektif akademis, kunjungan ini mencerminkan upaya diplomatik pragmatis Korea Selatan untuk menyeimbangkan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat sambil menjaga hubungan ekonomi vital dengan China, mitra dagang terbesarnya. Lee Jae-myung, dalam wawancara pra-kunjungan, menegaskan komitmen Seoul terhadap prinsip “Satu China” mengenai Taiwan, seraya menyatakan bahwa kerja sama dengan AS tidak dimaksudkan untuk mengarah pada konfrontasi dengan Beijing. Pernyataan ini dapat dilihat sebagai sinyal rekonsiliasi, mengingat kesalahpahaman masa lalu yang sering menghambat hubungan bilateral, termasuk dampak dari penempatan sistem pertahanan rudal THAAD AS di Korea Selatan.

Konteks regional semakin kompleks dengan peluncuran beberapa misil balistik oleh Korea Utara pada pagi hari yang sama dengan kedatangan Lee di Beijing. Aksi ini, yang merupakan demonstrasi militer pertama Pyongyang pada 2026, kemungkinan besar merupakan respons terhadap dinamika diplomatik saat ini, termasuk upaya Seoul untuk melibatkan China dalam mendorong denuklirisasi Semenanjung Korea. Para analis menilai bahwa peluncuran tersebut juga menyiratkan pesan kepada Beijing agar tidak terlalu mendekatkan diri dengan Seoul, sambil menunjukkan ketahanan rezim Pyongyang di tengah sanksi internasional yang longgar diterapkan.
Lebih luas lagi, kunjungan ini terjadi pasca-latihan militer skala besar China di sekitar Taiwan pada akhir Desember 2025, yang bertujuan memperingatkan elemen separatis dan interferensi eksternal. Eskalasi ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi—yang baru menjabat sejak Oktober 2025—bahwa Tokyo dapat memberikan respons militer jika terjadi aksi China terhadap Taiwan. Meskipun Seoul menghindari posisi eksplisit yang mendukung salah satu pihak, pendekatan Lee menekankan saling menghormati kepentingan inti untuk menjaga stabilitas di Asia Timur Laut.
Baca juga : Serangan Perbatasan Rusia-Ukraina di Tengah Persiapan Pertemuan Damai Paris
Dari sudut pandang teoritis hubungan internasional, kunjungan ini mengilustrasikan dilema hedging Korea Selatan dalam sistem bipolar yang muncul antara AS dan China. Seoul mendorong China untuk memainkan peran konstruktif dalam dialog dengan Pyongyang, sambil berupaya mencapai kemajuan substantif di bidang ekonomi, seperti rantai pasok mineral kritis, teknologi hijau, dan pertukaran budaya, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara. Namun, kecurigaan lama terhadap implementasi sanksi PBB oleh China terhadap Korea Utara tetap menjadi penghalang struktural.
Secara keseluruhan, kunjungan Lee Jae-myung berpotensi menjadi titik balik dalam meredakan ketegangan regional, meskipun tantangan mendasar—seperti program nuklir Korea Utara dan persaingan Sino-Jepang—masih memerlukan koordinasi multilateral yang lebih dalam. Hasil dari dialog mendalam mengenai isu keamanan dan ekonomi akan menjadi indikator penting bagi prospek perdamaian berkelanjutan di kawasan ini pada 2026.
Pewarta : Setiawan Wibisono

