RI News Portal. Padangsidimpuan – Keresahan masyarakat Kota Padangsidimpuan kembali memuncak dalam tiga hari terakhir, sejak akhir Januari hingga awal Februari 2026. Ribuan pengendara, mulai dari pengguna sepeda motor, angkutan kota, hingga kendaraan pribadi, terpaksa mengantre berjam-jam di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrean yang mengular hingga ratusan meter bahkan mencapai kilometer ini menjadi pemandangan sehari-hari, mengingatkan pada insiden serupa yang pernah melanda wilayah ini pada November 2025 lalu.
Fenomena ini terjadi berulang kali, meski konteks pemicunya berbeda. Pada akhir 2025, kelangkaan BBM dipicu oleh gangguan distribusi akibat bencana alam seperti banjir bandang yang memutus jalur distribusi dari pelabuhan utama di wilayah Sumatera Utara bagian selatan. Kala itu, banyak korban jiwa, luka-luka, serta kerugian materiil termasuk rumah dan ternak melanda masyarakat Tabagsel. Kini, di awal 2026, meski tanpa bencana besar baru yang dilaporkan, pasokan kembali terganggu. Beberapa sumber di lapangan menyebut keterlambatan kapal tanker pengangkut BBM ke pelabuhan distribusi sebagai salah satu faktor utama, menyebabkan stok di SPBU menipis drastis.
Seorang warga setempat, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan kekecewaannya atas situasi ini. “Kami antre berjam-jam dengan harga resmi yang masih normal, tapi tiba-tiba muncul penjual eceran di pinggir jalan yang mematok harga Pertalite Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter, bahkan Pertamax mencapai Rp25.000–Rp35.000 per liter. Ini sangat memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu,” ujarnya.
Maraknya praktik penjualan eceran dengan harga selangit ini dinilai sebagai bentuk oportunisme yang memanfaatkan kelangkaan. Pedagang tersebut diduga memperoleh BBM dari sumber tidak resmi, termasuk kemungkinan pengalihan kuota subsidi yang seharusnya untuk masyarakat umum. Hal ini semakin memperburuk beban warga, terutama menjelang bulan puasa Ramadhan yang hanya beberapa minggu lagi, di mana kebutuhan transportasi dan logistik meningkat tajam.
Baun Aritonang, seorang aktivis yang aktif memantau kebijakan publik di wilayah tersebut, menyerukan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. “Instansi terkait, termasuk TNI dan Polri, harus segera turun tangan. Lakukan inspeksi mendadak ke SPBU dan titik penjualan eceran, berikan sanksi pidana jika terbukti ada pelanggaran. Ini bukan sekadar kelangkaan biasa, tapi potensi permainan yang merugikan rakyat kecil,” tegasnya. Ia juga mendesak adanya pernyataan resmi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai akar masalah, agar spekulasi mafia minyak atau manipulasi pasokan tidak terus berkembang di masyarakat.
Baca juga : Ancaman Siber Era AI: Serangan Tanpa Klik Mengintai Dompet dan Identitas Warga
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah kota maupun pihak Pertamina terkait penyebab pasti dan langkah pemulihan pasokan. Beberapa SPBU dilaporkan mulai menerima tambahan stok secara bertahap, namun antrean masih tetap panjang. Situasi ini tidak hanya mengganggu mobilitas sehari-hari, tapi juga menambah ketidakpastian ekonomi bagi warga Padangsidimpuan yang mayoritas bergantung pada transportasi darat untuk mata pencaharian.
Masyarakat berharap krisis ini segera teratasi agar tidak berlarut-larut, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa intervensi cepat dan transparan, polemik serupa berpotensi terulang di masa mendatang.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
