RI News Portal. Medan, 27 Juni 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (27/6/2025). Tindakan penegakan hukum ini diduga memiliki keterkaitan dengan penyegelan kantor milik perusahaan kontraktor Dalihan Natolu Grup (DNG) yang berlokasi di Kota Padangsidimpuan.
Berdasarkan pantauan dan foto yang beredar di media sosial, kantor DNG di Jalan Teratai, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, tampak telah disegel oleh KPK. Pada segel tersebut tercantum tulisan “Dalam Pengawasan KPK” yang terpasang jelas di pintu masuk kantor. Hingga Jumat malam, belum terdapat penjelasan resmi yang memerinci motif atau konstruksi hukum di balik penyegelan tersebut.
Namun, sumber-sumber di lapangan menyebut dugaan awal bahwa penyegelan ini berhubungan dengan proyek-proyek berskala provinsi. Dugaan ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut seiring pendalaman pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Sementara itu, dikutip dari rri.co.id, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penindakan KPK telah mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
“Sampai saat ini, KPK telah mengamankan 6 orang dan malam ini sedang dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Jumat malam.
Budi juga menjelaskan, operasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya proyek preservasi jalan di bawah satuan kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Meski demikian, KPK belum merilis inisial atau jabatan keenam orang yang diamankan. Status hukum mereka direncanakan akan diumumkan pada Sabtu (28/6/2025) setelah menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik.
Dari perspektif akademis, operasi penindakan semacam ini menunjukkan fungsi KPK sebagai lembaga independen penegak hukum yang berwenang melakukan tindakan represif untuk menegakkan integritas tata kelola proyek pemerintah. Penyegelan kantor korporasi yang terindikasi terlibat dalam korupsi menjadi bentuk upaya pembekuan aktivitas guna mencegah penghilangan barang bukti atau intervensi proses penegakan hukum.
Secara yuridis, penindakan melalui OTT memiliki legitimasi berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyebutkan KPK berwenang melakukan penangkapan tangan dalam rangka pemberantasan korupsi. Di sisi lain, penyegelan kantor untuk kepentingan penyidikan juga diperbolehkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari tindakan penyitaan dan pengamanan.
Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Sumatera Utara, yang memiliki hak untuk mengetahui transparansi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu, aspek etika publik juga tercermin dalam harapan agar proses penegakan hukum berjalan objektif, proporsional, dan sesuai asas praduga tak bersalah.
Penetapan status hukum terhadap para pihak yang ditangkap diharapkan dapat memberikan kepastian, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak perusahaan yang kantornya disegel, demi menjaga stabilitas iklim usaha dan kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan di Sumatera Utara.
Pewarta : Adi Tanjoeng
