RI News Portal. Jakarta, AS tidak akan menerapkan tarif terhadap Kolombia, setelah Bogota setuju untuk menerima – tanpa batasan – migran yang dideportasi, kata Gedung Putih. Donald Trump telah memerintahkan tarif sebesar 25% untuk semua barang Kolombia setelah presidennya melarang dua penerbangan deportasi militer AS mendarat di negara itu pada hari Minggu.
Presiden Kolombia Gustavo Petro awalnya menanggapi dengan mengatakan negaranya akan menerima warga negara yang dipulangkan dengan “pesawat sipil, tanpa memperlakukan mereka seperti penjahat”. Pernyataan Gedung Putih mengatakan Kolombia kini setuju menerima migran yang tiba dengan pesawat militer AS “tanpa batasan atau penundaan”. Kolombia mengatakan dialog akan dipertahankan untuk “menjamin martabat warga negara kami”.
Gedung Putih memuji perjanjian dengan Kolombia sebagai kemenangan atas pendekatan garis keras Trump, setelah kedua pemimpin negara itu saling bertukar ancaman di media sosial pada hari Minggu.
Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pihaknya telah “mengatasi kebuntuan” dengan AS hanya beberapa jam setelah Petro menerbitkan postingan panjang di X yang mengutuk apa yang disebutnya sebagai “blokade” Trump.
Ancaman Trump terhadap Kolombia memberikan pesan
Petro sebelumnya menolak masuk ke penerbangan deportasi militer AS, dan mengatakan bahwa para migran harus dipulangkan “dengan bermartabat dan hormat”. Sebagai tanggapan, Trump mengumumkan “tindakan pembalasan yang mendesak dan tegas” dalam sebuah postingan di situs media sosialnya Truth Social, termasuk tarif dan sanksi visa. Petro menanggapi X dengan postingan yang mengumumkan tarifnya sendiri dan merayakan warisan Kolombia.
“Blokade Anda tidak membuat saya takut, karena Kolombia, selain sebagai negara yang indah, juga merupakan jantung dunia,” katanya.
Baca juga : Menteri P2MI Ungkap Malaysia Masih Tutup Akses Temui WNI Korban Penembakan
Dalam beberapa jam, kedua belah pihak tampaknya telah menyelesaikan perselisihan tersebut, dan Gedung Putih mengatakan Kolombia telah menyetujui “semua tuntutan Presiden Trump”. Tarif yang diusulkan Trump telah “dirancang sepenuhnya” dan akan tetap diterapkan jika Kolombia tidak menghormati perjanjian ini, menurut Gedung Putih.
Trump juga mengumumkan sanksi visa dan meningkatkan pemeriksaan terhadap warga Kolombia di perbatasan. Aturan ini akan tetap berlaku “sampai pesawat pertama yang memuat orang-orang Kolombia yang dideportasi berhasil dikembalikan”, kata Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo mengatakan negaranya akan “terus menerima warga Kolombia yang kembali sebagai orang yang dideportasi, menjamin mereka mendapatkan kondisi yang layak, sebagai warga negara yang tunduk pada hak-haknya”.
Pesawat kepresidenan Petro telah disiapkan untuk memfasilitasi kepulangan warga Kolombia yang seharusnya tiba di negara itu lebih awal dengan penerbangan militer yang diblokir, tambahnya.
Murillo akan melakukan perjalanan ke Washington untuk pertemuan tingkat tinggi dalam beberapa jam mendatang, menurut pernyataan kementerian luar negeri. Perseteruan kedua negara terjadi setelah pemerintahan Trump berjanji akan melakukan “deportasi massal”. Presiden menandatangani beberapa perintah eksekutif terkait imigrasi pada hari pertamanya menjabat. Beberapa perintah eksekutif Trump ditandatangani dengan tujuan memperluas kemampuan Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk menangkap dan menahan migran yang melanggar hukum di wilayah AS.
Agen federal melakukan penangkapan imigrasi yang “ditargetkan” di Chicago pada hari Minggu, kata juru bicara ICE dalam sebuah pernyataan. Para agen tersebut didampingi oleh “raja perbatasan” yang baru diangkat, Tom Homan, kata para pejabat AS kepada CBS News, mitra BBC di AS. Homan mengatakan Kongres harus meningkatkan pendanaan untuk upaya perbatasan, termasuk kebutuhan 100.000 tempat tidur di pusat penahanan migran.
Pada hari Kamis, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Laken Riley, yang akan memperluas kewenangan otoritas imigrasi untuk menahan migran.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez, mengatakan RUU tersebut mewakili “erosi mendasar terhadap hak-hak sipil”.
Pewarta : Setiawan
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
