RI News Portal. Surabaya, 22 November 2025 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 580 pejabat administrator dan pengawas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (22/11/2025). Pelantikan yang terbagi dalam tiga sesi ini – 194 orang pada sesi pertama, 174 pada sesi kedua, dan 212 pada sesi ketiga – menjadi respons cepat pemerintah provinsi terhadap gelombang pensiun besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 2.836 orang.
Dalam arahannya, Khofifah menekankan bahwa rotasi dan promosi kali ini bukan sekadar pengisian jabatan kosong, melainkan upaya strategis untuk memperkuat daya saing Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara” yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia.
“Maksimalkan seluruh energi untuk menjalankan tugas dan pengabdian terbaik. Kita harus bekerja dinamis, terukur, cepat, dan profesional,” tegasnya.
Ia kembali menggaungkan filosofi kerja “JATIM BISA” – Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif – sebagai panduan baru birokrasi Jawa Timur. Menurut Khofifah, semangat tersebut tidak hanya menempatkan Jawa Timur sebagai bagian dari perubahan nasional, tetapi menjadikannya pelaku utama dalam membentuk arah kemajuan bangsa.
Di tengah dinamika global, Khofifah menyoroti pentingnya adaptasi cepat terhadap isu lingkungan dan ekonomi hijau. Ia menyebut program penanaman mangrove secara masif sebagai salah satu langkah konkret penurunan emisi karbon di Jawa Timur.
Lebih jauh, ia mengungkapkan ambisi provinsi untuk mengembangkan skema carbon trading sebagai instrumen mencapai target net zero emission. Gagasan ini diperkuat pengalamannya mengikuti program RISING Fellowship di Singapura beberapa waktu lalu.
“Kami berharap Jawa Timur ke depan mampu menjadi provinsi pelopor carbon trading di Indonesia,” ujarnya.
Khofifah juga menegaskan visi Jawa Timur sebagai jembatan ekonomi antara Indonesia barat dan timur. Ia mengajak seluruh pejabat baru untuk membuka hati dan kebijakan bagi percepatan pembangunan di Indonesia Timur, salah satunya melalui misi dagang rutin dan penandatanganan nota kesepahaman antarorganisasi perangkat daerah.
“Ketika kita bicara Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, maka hati kita sudah harus terbuka untuk mendorong kemajuan Indonesia Bagian Timur,” katanya.
Baca juga : Gibran Rakabuming Raka Debut di Panggung G20: Pidato Perdana Wakil Presiden RI di Johannesburg
Di bagian akhir, Khofifah blak-blakan menyampaikan tantangan fiskal berat yang dihadapi Pemprov Jawa Timur. Kemampuan keuangan daerah berkurang sekitar Rp7 triliun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program prioritas tetap harus berjalan tanpa penurunan kualitas maupun kuantitas. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan fasilitasi ketimbang subsidi langsung.
“Kita mungkin tidak lagi mampu memberikan modal atau pelatihan manajerial secara massal, tetapi kita masih bisa memfasilitasi – mempertemukan pembeli dengan penjual, menghubungkan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas,” paparnya.
Pelantikan 580 pejabat ini, menurut pengamat birokrasi dari Universitas Airlangga Dr. Kacung Marijan, menunjukkan keseriusan Khofifah dalam melakukan regenerasi sekaligus reposisi birokrasi Jawa Timur menghadapi tantangan ekonomi hijau, kesenjangan regional, dan tekanan fiskal.
“Pesan Khofifah sangat jelas: birokrasi tidak boleh lagi berjalan business as usual. Mereka dituntut menjadi agen perubahan yang adaptif dan inovatif,” kata Kacung.
Dengan semangat “JATIM BISA” yang kembali digaungkan, Jawa Timur tampak berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional, meski di bawah bayang-bayang keterbatasan anggaran yang semakin nyata.
Pewarta Wisnu Harmoko
