RI News Portal. Pada Rabu, 7 Januari 2026, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dalam konteks ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Venezuela. Dalam pertemuan tersebut, Guterres menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan menyampaikan dukungan terhadap dialog nasional yang inklusif di Venezuela sebagai solusi strategis untuk mengatasi konflik internal dan eksternal.
Guterres secara tegas menyatakan bahwa ia siap memfasilitasi proses dialog yang melibatkan semua elemen masyarakat Venezuela, dengan tujuan mencapai stabilitas politik dan mengurangi ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah kritik internasional terhadap aksi militer yang dilakukan Washington terhadap Venezuela, yang dianggap melanggar norma hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
Sebelumnya, Sekjen PBB menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap operasi militer Amerika Serikat yang dilancarkan pada Sabtu, 3 Januari 2026. Operasi tersebut diawali dengan serangan terhadap sistem pertahanan udara Venezuela, yang kemudian membuka jalan bagi pasukan khusus AS untuk melakukan operasi di pusat ibu kota Caracas. Dalam operasi tersebut, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan terkait narkoba dan kepemilikan senjata. Tuduhan tersebut ditolak keras oleh pemerintah Venezuela sebagai upaya politis dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Kebijakan Amerika Serikat ini memicu reaksi keras dari pemerintah Caracas, yang menyebut aksi penangkapan dan penyitaan kapal-kapal tanker Venezuela sebagai bentuk pembajakan internasional. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan merusak hubungan diplomatik yang sudah ada. Sementara itu, Washington membela tindakannya sebagai bagian dari upaya menegakkan blokade terhadap apa yang mereka sebut sebagai “armada gelap” yang digunakan oleh pemerintah Maduro untuk mendukung aktivitas ilegal.
Dalam kerangka hubungan internasional, konflik ini menyoroti ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kepentingan nasional yang mendorong intervensi militer. Organisasi internasional seperti PBB terus berperan sebagai mediator dan penengah, meski dalam praktiknya, kepentingan politik dan kekuasaan seringkali mempengaruhi efektivitas upaya diplomasi tersebut. Situasi di Venezuela menjadi contoh nyata tantangan dalam menegakkan norma hukum internasional dan menjaga perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
Pihak-pihak terkait diingatkan untuk mengedepankan dialog dan menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional guna menghindari eskalasi konflik yang berpotensi meluas. Dalam konteks ini, peran organisasi internasional sebagai fasilitator dialog dan penegak perdamaian menjadi sangat penting, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik dari semua pihak yang terlibat.
Pewata : Setiawan Wibisono
About the Author
