RI News Portal. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menghadapi tantangan fiskal signifikan pada tahun anggaran 2026 akibat penurunan substansial dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kebijakan nasional yang memangkas alokasi TKD hingga sekitar 24-29 persen dari tahun sebelumnya—dari proyeksi Rp864-919 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun setelah penyesuaian—telah memicu kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk dampak pada operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Meski demikian, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa program prioritas pembangunan tetap akan berjalan melalui pendekatan kreatif dan optimalisasi sumber daya lokal.
Dalam pernyataannya pada 4 Januari 2026 di Grha Bung Karno Klaten, Hamenang menekankan perbaikan infrastruktur sebagai fokus utama. “Infrastruktur menjadi prioritas kami, dan beberapa kegiatan telah melalui proses lelang dini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Harapannya, dalam beberapa bulan awal tahun ini, pekerjaan sudah dimulai, sehingga jalan-jalan berlubang dapat diperbaiki sementara sebelum periode Lebaran,” ujarnya. Kepala DPUPR Klaten, Suryanto, melengkapi dengan menyatakan bahwa belasan ruas jalan kabupaten direncanakan dibangun pada 2026, dengan alokasi anggaran lebih dari Rp80 miliar untuk bidang bina marga, mencakup perbaikan jalan dan jembatan.
Sejak dilantik pada Februari 2025 bersama Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, pasangan ini mengusung 10 program prioritas yang mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan. Program-program tersebut mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar (dalan alus, padang lan banyu lancar); dukungan sektor pertanian melalui pupuk murah, akses mudah, dan insentif petani; bantuan modal usaha Rp15 juta per karang taruna; promosi produk UMKM melalui gerakan bela beli lokal; kemudahan perizinan dan ekspansi lapangan kerja; layanan kesehatan gratis; akses pendidikan dan sembako berbasis KTP tunggal; penyediaan internet gratis hingga tingkat desa; pengelolaan lingkungan asri termasuk pengelolaan sampah; pembangunan fasilitas olahraga satu per desa; insentif bagi guru ngaji, guru honorer, penjaga tempat ibadah, kader posyandu, hansip, relawan, serta RT/RW; serta pengembangan creative hub dan gedung kesenian.
Hamenang menegaskan bahwa kesepuluh program ini telah dicicil pelaksanaannya, termasuk integrasi dengan arahan nasional dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif lainnya. “Semua program tetap berjalan, meski ada penyesuaian skala pada beberapa aspek,” katanya, mengakui dilema fiskal yang dihadapi hampir semua daerah hingga tingkat desa.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah kabupaten mengintensifkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi utama. Langkah ini melibatkan penguatan kreativitas dalam pengelolaan keuangan lokal, termasuk kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan potensi pariwisata dan industri UMKM. “Kami menggenjot pariwisata dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi, sambil menjaga efisiensi tanpa mengorbankan esensi program prioritas,” jelas Hamenang.
Pendekatan ini mencerminkan resiliensi pemerintahan daerah dalam menghadapi dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia. Di tengah tekanan nasional yang memaksa banyak daerah untuk menyesuaikan belanja—termasuk potensi pengurangan pada sektor non-prioritas—Kabupaten Klaten menunjukkan model adaptasi yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan inklusif. Dengan fokus pada infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, strategi ini diharapkan tidak hanya menutup defisit anggaran, tetapi juga memperkuat ketahanan jangka panjang daerah di era otonomi yang semakin kompleks.
Pewarta : Rendro P
About the Author
