RI News Portal. Jakarta 17 Juli 2025 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah tegas menindaklanjuti bencana banjir yang melanda kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Banjir tersebut menewaskan tiga orang, satu korban hilang, serta menimbulkan kerusakan di tujuh desa. Dampak bencana bahkan dirasakan hingga wilayah hilir, termasuk Jakarta dan Bekasi.
Dalam pernyataan resmi, Kamis (17/7/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif mengungkapkan bahwa hasil pengawasan KLH/BPLH menunjukkan penyebab utama bencana adalah kerusakan ekosistem hulu secara masif akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali, lemahnya pengendalian tata ruang, serta maraknya pembangunan tanpa persetujuan lingkungan.
“Hasil pengawasan lapangan KLH/BPLH mengungkapkan bahwa penyebab utama bencana adalah kerusakan ekosistem hulu secara masif. Akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali, lemahnya pengendalian tata ruang, serta menjamurnya bangunan tanpa persetujuan lingkungan,” tegas Hanif.
KLHK telah mencabut izin persetujuan lingkungan sejumlah pelaku usaha di kawasan tersebut. Selain itu, 21 pelaku usaha dikenakan tindakan penegakan hukum. Surat resmi juga dikirimkan kepada Bupati Bogor, berisi ultimatum agar seluruh izin lingkungan bermasalah dicabut dalam tenggat 30 hari kerja.
Menurut Hanif, langkah ini diambil berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kawasan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 sejak 2011. Alih fungsi lahan yang terjadi di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut dinilai melanggar ketentuan lingkungan dan tata ruang.
“Sanksi paksaan pemerintah diberikan jika pelanggaran menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, berdampak lebih luas, dan menyebabkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera dihentikan,” jelas Hanif.
Baca juga : Rehabilitasi Irigasi Pengga: Strategi Penguatan Distribusi Air untuk Swasembada Pangan Nasional
KLH/BPLH bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menemukan delapan perusahaan dengan persetujuan lingkungan yang tumpang tindih secara substansial dan prosedural dengan DELH PTPN I Regional 2. Delapan entitas tersebut adalah:
- PT Pinus Foresta Indonesia
- PT Jelajah Handal Lintasan
- PT Jaswita Lestari Jaya
- PT Eigerindo Multi Produk Industri
- PT Karunia Puncak Wisata
- CV Pesona Indah Nusantara
- PT Bumi Nini Pangan Indonesia
- PT Pancawati Agro
Tiga perusahaan di antaranya telah dikonfirmasi akan dicabut izinnya oleh Bupati Bogor, sedangkan lima lainnya masih dalam proses evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
Kasus ini mencerminkan kegagalan pengendalian tata ruang dan lemahnya implementasi persetujuan lingkungan dalam konteks pembangunan pariwisata dan pemanfaatan ruang di kawasan hulu. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, pengelola HGU, dan pelaku usaha untuk mencegah kerusakan ekosistem yang berimplikasi pada bencana hidrometeorologi di wilayah hilir.
Dengan ultimatum tertanggal 24 April 2025, KLHK memberikan sinyal kuat bahwa ketidakpatuhan dalam pengelolaan lingkungan tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum ini juga diharapkan menjadi preseden untuk memperketat izin lingkungan dan mengoptimalkan pengawasan lintas sektor demi keberlanjutan ekosistem dan keselamatan publik.
Pewarta : Moh Romli
