RI News Portal. Jakarta, 19 Agustus 2025 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan bahwa potongan video yang mengklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks. Video tersebut merupakan manipulasi teknologi deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menteri Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.
“Video yang menyebutkan guru sebagai beban negara adalah hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah membuat pernyataan tersebut,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (19/8).
Deni menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani dalam forum tersebut sebenarnya membahas alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan kinerja guru serta dosen, sembari menggambarkan tantangan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut kutipan lengkap pernyataan Sri Mulyani:
“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat.”
Deni mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya,” ujarnya.
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pendidikan melalui alokasi anggaran sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Secara khusus, anggaran sebesar Rp178,7 triliun dialokasikan untuk penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen, termasuk tunjangan profesi bagi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan bermutu adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegas Prabowo.
Kasus hoaks ini kembali menggarisbawahi pentingnya literasi media di kalangan masyarakat. Manipulasi konten seperti deepfake dapat dengan mudah menyesatkan publik jika tidak disikapi dengan kritis. Kementerian Keuangan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkan konten di media sosial.
Pewarta : Albertus Parikesit
