RI News. Melawi, Sabtu 21 November 2026 – Dunia jurnalistik Indonesia kembali berduka. Seorang jurnalis berinisial AM diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh sekelompok orang di kawasan Logpon Ela, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 19.58 WIB. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan karya jurnalistik korban tentang aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di ruas jalan PT SBK, Ella Hilir.
Kasus ini memicu kecaman dari berbagai kalangan. Mereka menuntut aparat menegakkan hukum secara adil dan tanpa tebang pilih, karena kekerasan terhadap pekerja pers dinilai bukan hanya melukai individu, tetapi juga mengancam hak publik atas informasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan, AM sebelumnya memberitakan dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di sekitar jalan PT SBK. Pemberitaan itu diduga membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan operasional tambang merasa terusik.
Sebelum kejadian, AM mengaku dipanggil ke Kantor Polsek Ella Hilir oleh seorang oknum anggota tanpa surat panggilan resmi. Dalam pertemuan itu, ia mengaku ditawari sejumlah uang dan diminta tidak menayangkan berita tentang PETI. Pengakuan ini belum diverifikasi dan masih menunggu klarifikasi pihak berwenang.

Pada Kamis malam, AM berada di kawasan Logpon Ela bersama adik dan anaknya. Menurut keterangan yang beredar, sejumlah orang yang diduga berasal dari wilayah Nuak dan Domet mendatangi dan memukulinya secara bersama-sama. Kekerasan itu juga menimpa anggota keluarga yang menyertainya.
AM mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan dilarikan ke Rumah Sakit Ela Hilir. Sejumlah anggota Polsek Ella Hilir terlihat berjaga di lokasi perawatan. Keluarga menyatakan akan melaporkan peristiwa ini secara resmi ke Polres Melawi.
Dalam informasi awal yang beredar, nama seorang Kepala Dusun Sungai Nangka turut disebut. Keterlibatan yang dimaksud masih sebatas dugaan dan masih dalam tahap klarifikasi serta penyelidikan.
Para pengamat menilai tindakan kekerasan, intimidasi, dan main hakim sendiri terhadap wartawan yang sedang bertugas tidak dapat dibenarkan secara hukum. Terlepas dari benar atau salahnya sebuah pemberitaan, mekanisme yang tersedia adalah hak jawab, klarifikasi, dan pengaduan ke Dewan Pers.
Kekerasan terhadap jurnalis juga dipandang sebagai ancaman serius bagi salah satu pilar demokrasi. Jika pekerja pers merasa tidak aman saat meliput, publik berisiko kehilangan akses terhadap kebenaran, terutama dalam isu yang menyangkut kepentingan ekonomi besar.
Pengamat meminta kepolisian mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, dan menjamin perlindungan bagi korban beserta keluarganya. Penyelesaian secara damai semata dinilai tidak memadai, dan dugaan aktivitas PETI yang disorot korban harus diusut hingga ke akarnya.
Baca juga: Subuh Keliling Polres Melawi: Dari Saf Salat hingga Ruang Dengar Aspirasi Warga
Jika kekerasan terbukti bertujuan menghalangi kerja jurnalistik, pelaku berpotensi dijerat secara berlapis. Ketentuan pengeroyokan dan penganiayaan dalam KUHP (Pasal 170 dan Pasal 351 sebagaimana dirujuk dalam laporan awal) dapat dikenakan bersama Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini mengancam pihak yang menghambat atau menghalangi kerja pers dengan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta. Pasal 8 undang-undang yang sama menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Adapun aktivitas pertambangan tanpa izin yang diberitakan korban dapat dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dengan ancaman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Berbagai elemen masyarakat sipil mendesak Polres Melawi bekerja transparan dan akuntabel dengan langkah berikut:
- Segera menerima dan memproses laporan resmi keluarga korban.
- Mengusut tuntas identitas seluruh pelaku, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan.
- Menjamin keamanan korban, keluarga, dan saksi dari kemungkinan tindakan balasan.
- Mengklarifikasi dugaan pemanggilan dan penawaran uang di Polsek Ella Hilir sebelum kejadian.
- Menyelidiki dugaan aktivitas PETI di lokasi yang diberitakan korban.
- Membuka hasil penyelidikan kepada publik tanpa penundaan.
Kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E UUD 1945. Menyakiti wartawan karena pemberitaannya berarti menutup akses masyarakat terhadap informasi yang jujur. Aparat penegak hukum wajib memastikan perlindungan itu berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di pedalaman Kalimantan Barat.
Hingga berita ini diturunkan, kepolisian belum merilis pernyataan resmi maupun identitas para pelaku. Penyelidikan masih berjalan dan perkembangan terbaru akan terus dipantau.
Pewarta: Lisa Susanti
Tagline: #KebebasanPers, #JurnalisDikeroyok, #Melawi, #PETI, #LindungiWartawan, #UUPers, #KalimantanBarat, #TegakkanHukum,

