RI News Portal. Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali turut serta dalam agenda penting Revisi Pergeseran Belanja Pegawai serta Belanja Barang Operasional yang digelar Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (21/1/2026). Kegiatan daring ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyelaraskannya dengan arahan kebijakan pusat dan dinamika kebutuhan operasional di tingkat wilayah.
Peserta dari Bali mengikuti seluruh rangkaian secara virtual dari Ruang Arjuna Kantor Wilayah setempat. Hadir langsung Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, bersama tim kerja pengelola keuangan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyesuaian dokumen anggaran. Keikutsertaan aktif ini menegaskan komitmen Kanwil Bali dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan patuh pada seluruh ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam pembagian kelompok kerja, Kanwil Kemenkum Bali masuk ke dalam Tim 2 yang mendapat pendampingan intensif dari Dwi Nurlaely. Salah satu penekanan utama dalam diskusi adalah urgensi penyelesaian dan pengiriman seluruh dokumen pendukung yang sebelumnya telah diminta. Kelengkapan data tersebut dinilai menjadi kunci agar proses revisi pergeseran anggaran dapat berjalan lancar, sehingga setiap penyesuaian belanja dapat segera dieksekusi tanpa hambatan berarti.
“Pergeseran anggaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar mendukung prioritas program dan kebutuhan riil di lapangan,” ujar salah satu narasumber pendampingan dalam sesi tersebut. Keterlambatan pengumpulan dokumen berpotensi memperlambat realisasi keseluruhan anggaran, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sepanjang tahun.
Baca juga : Dukungan Fiskal Pusat untuk Sumatra Utara: Langkah Strategis Menuju Pemulihan Pascabencana
Menanggapi arahan tersebut, I Nengah Sukadana menyatakan apresiasi mendalam atas bimbingan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Bali telah siap menindaklanjuti dengan segera melengkapi dan menyampaikan seluruh persyaratan yang diminta. “Kami memahami betapa pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Dengan sinergi yang solid ini, kami optimistis anggaran 2026 dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan tepat waktu demi pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tuturnya.
Langkah percepatan revisi anggaran ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil. Dengan demikian, Kanwil Kemenkum Bali dapat terus menjalankan mandatnya dalam penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, serta perlindungan hak asasi manusia di wilayah Bali secara optimal sepanjang tahun ini.
Pewarta : Kade NAL
About the Author
