RI News Portal. Tangerang, 15 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berhasil memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp7,2 miliar dari pemerintah pusat sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasa dalam menekan angka stunting. Penghargaan ini menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai penerima insentif terbesar di tingkat nasional, berdasarkan alokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyatakan bahwa penurunan prevalensi stunting dari 7,7 persen (17.154 kasus) pada 2024 menjadi 5,3 persen (11.036 kasus) pada 2025 menjadi kunci utama keberhasilan ini. “Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi intervensi terpadu yang kami terapkan, dan insentif Rp7,2 miliar dari Kementerian Keuangan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia,” ungkap Hendra saat ditemui di Tangerang pada Sabtu.
Insentif fiskal ini dialokasikan sebagai bagian dari total Rp300 miliar yang dibagikan kepada tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota, sesuai keputusan yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025. Fokus alokasi nasional ini menekankan pada daerah-daerah yang menunjukkan kemajuan nyata dalam mengatasi malnutrisi kronis pada balita, di mana Kabupaten Tangerang unggul secara proporsional.
Meski meraih prestasi nasional, Hendra menekankan bahwa dana tersebut akan dialihkan sepenuhnya untuk memperkuat program penanganan stunting di wilayah-wilayah rawan disparitas gizi. “Kami akan memprioritaskan intervensi pada akses jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan makanan tambahan bergizi, serta peningkatan sanitasi lingkungan,” jelasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menutup celah ketimpangan yang masih ada di sejumlah kecamatan terpencil.
Dari perspektif akademis, keberhasilan Kabupaten Tangerang ini dapat dianalisis melalui kerangka teori intervensi gizi berbasis komunitas, di mana integrasi antara layanan kesehatan primer, edukasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur dasar terbukti efektif dalam mengurangi beban stunting. Penelitian serupa di jurnal kesehatan masyarakat internasional menunjukkan bahwa penurunan prevalensi sebesar 2,4 poin persen dalam satu tahun memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, sebagaimana yang diterapkan di Tangerang melalui program posyandu terintegrasi dan monitoring berbasis data real-time.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi benchmark bagi daerah lain di Indonesia, tetapi juga menyoroti potensi insentif fiskal sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam isu prioritas nasional seperti eliminasi stunting menuju target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Dengan dana tambahan ini, Kabupaten Tangerang diharapkan dapat mempercepat konvergensi program, sehingga prevalensi stunting dapat ditekan lebih lanjut di bawah ambang batas 5 persen pada tahun-tahun mendatang.
Pewarta : Syahrudin Bhalak
