RI News Portal. Jakarta, 3 Desember 2025 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun konsep perayaan malam pergantian tahun 2025 menuju 2026 dengan pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya: tetap memusatkan kegiatan utama di Bundaran Hotel Indonesia (HI), namun berupaya memperluas titik-titik keramaian agar beban kerumunan tidak lagi terkonsentrasi di satu lokasi saja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa Bundaran HI dan kawasan Monumen Nasional (Monas) akan tetap menjadi pusat utama. Namun, pihaknya sedang mempertimbangkan tambahan lokasi seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Lapangan Banteng sebagai alternatif resmi. “Kami ingin masyarakat punya lebih banyak pilihan tempat merayakan tanpa harus berdesakan di satu titik,” ujar Pramono usai rapat terbatas di Balai Kota, Rabu (3/12).
Langkah ini sekaligus menjadi respons atas kritik publik selama beberapa tahun terakhir terkait kepadatan ekstrem di Bundaran HI yang kerap memicu masalah keamanan, sampah, dan gangguan mobilitas warga yang tidak ikut merayakan.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung mengandalkan satu atau dua event besar berskala provinsi, Gubernur Pramono menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan konsep “Natal merata di seluruh penjuru kota”. Pusat-pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan bisnis diizinkan—bahkan didorong—untuk menghidupkan dekorasi dan pertunjukan Natal secara mandiri.
Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah izin resmi bagi kelompok masyarakat untuk menggelar kegiatan bernyanyi dan pertunjukan Natal di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman hingga Gatot Subroto. “Saya ingin Jakarta terasa seperti kota yang benar-benar merayakan, bukan hanya lewat satu panggung besar, tetapi lewat ribuan lampu, lagu, dan senyuman di setiap sudut,” kata Pramono.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kreatif lokal, terutama pelaku seni jalanan dan paduan suara komunitas yang selama pandemi nyaris kehilangan ruang ekspresi.
Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polda Metro Jaya kembali menggelar Operasi Zebra Jaya 2025 yang telah berlangsung sejak 17 November dan akan berakhir pada 30 Desember 2025.
Baca juga : KPK Gelar Lelang Rampasan Korupsi Senilai Rp289 Miliar di Hari Antikorupsi Sedunia 2025
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menegaskan bahwa pendekatan tahun ini lebih mengedepankan sistem hunting atau patroli keliling ketimbang razia stasioner. “Kami tidak ingin masyarakat merasa ‘diburu’ di pos-pos tertentu, tetapi tetap tegas terhadap pelanggaran kasat mata yang membahayakan keselamatan,” ujarnya.
Prioritas penindakan meliputi pengendara tanpa helm SNI, penggunaan knalpot brong, melawan arus, serta penggunaan ponsel saat berkendara. Petugas diberi kewenangan untuk memilih antara teguran simpatik atau tilang elektronik (ETLE mobile) sesuai tingkat pelanggaran.
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Darmaningtyas menilai kombinasi strategi ini cukup progresif. “Dengan memperbanyak titik perayaan dan mengurangi razia stasioner, Jakarta sebenarnya sedang mencoba menyeimbangkan antara kegembiraan publik dan ketertiban umum—sesuatu yang jarang berhasil dilakukan secara bersamaan di kota-kota besar lain di Indonesia,” katanya.
Meski detail teknis seperti pengalihan arus lalu lintas dan kapasitas angkutan publik masih terus disusun, sinyal yang diberikan Pemprov DKI jelas: akhir tahun 2025 akan dirayakan dengan semangat yang lebih inklusif, lebih merata, dan—darap para pengamat—lebih manusiawi bagi seluruh lapisan warga Jakarta.
Pewarta : Yudha Purnama
