RI News Portal. Jakarta, 7 Desember 2025 – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. Hidayat Nur Wahid menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan bersama delapan menteri luar negeri negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang dengan tegas menolak segala bentuk penggusuran atau pengusiran warga sipil Palestina dari Jalur Gaza, baik secara terbuka maupun terselubung.
Pernyataan bersama tersebut dideklarasikan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama menteri luar negeri Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan. Kesepakatan ini muncul di tengah kekhawatiran internasional yang meningkat setelah Israel mengumumkan pembukaan satu arah pintu perbatasan Rafah—hanya mengizinkan warga Gaza keluar, namun tidak mengizinkan mereka kembali—serta terungkapnya kasus penerbangan ratusan warga Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen resmi yang sah.
“Dukungan delapan negara ini merupakan langkah diplomatik yang sangat penting. Namun, agar tidak sekadar menjadi pernyataan di atas kertas, perlu ada pengawalan serius dan berkelanjutan agar benar-benar tidak terjadi pengusiran dalam bentuk apapun terhadap rakyat Palestina dari tanah airnya,” tegas Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).
Politisi senior yang akrab disapa HNW ini menilai pembukaan sepihak pintu Rafah serta pengiriman warga Gaza ke negara ketiga tanpa prosedur imigrasi yang jelas merupakan modus baru pengusiran terselubung yang bertujuan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya. “Ini adalah strategi licik untuk mempermudah penguasaan penuh wilayah tersebut demi ambisi ekspansi Israel Raya,” ujarnya.
HNW menegaskan bahwa pengusiran paksa yang membuat warga Palestina tidak dapat kembali ke rumah dan tanah airnya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia sekaligus dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari genosida. “Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB,” tambahnya.
Lebih jauh, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa delapan negara penginisiasi pernyataan bersama tersebut memiliki bargaining position yang sangat strategis dalam proses perdamaian Palestina-Israel, termasuk dalam implementasi proposal yang saat ini digagas Amerika Serikat.
Baca juga : Insiden Penguncian Radar di Langit Okinawa: Eskalasi Baru Ketegangan Jepang–China di Laut China Timur
“Tanpa keterlibatan aktif dan tegas dari delapan negara ini, sulit dibayangkan proposal perdamaian AS dapat berjalan efektif. Bahkan Presiden Donald Trump sendiri pernah mengakui peran krusial negara-negara tersebut,” ungkap HNW.
Oleh karena itu, ia mendorong agar Menlu Sugiono bersama tujuh mitranya dari negara Arab-Islam terus meningkatkan koordinasi dan lobi intensif—termasuk kepada Washington—agar pembukaan perbatasan Rafah benar-benar difungsikan untuk memasukkan bantuan kemanusiaan serta memulai rekonstruksi Gaza, bukan malah menjadi alat pengusiran massal.
“Perdamaian yang sejati harus mengarah pada terwujudnya two-state solution sesuai resolusi-resolusi PBB, bukan justru meminggirkan rakyat Palestina dari tanah leluhurnya. Delapan negara ini memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan proses perdamaian tidak bergeser menjadi alat legitimasi aneksasi Israel,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, HNW menegaskan dukungan penuh rakyat Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. “Indonesia memiliki hutang sejarah kepada Palestina. Cara kita melunasi hutang itu adalah dengan terus memperjuangkan agar Palestina segera merdeka dan berdaulat penuh atas tanah airnya sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan tanggapan resmi tambahan terkait mekanisme pengawasan bersama yang akan dilakukan delapan negara terhadap situasi di perbatasan Rafah dan potensi pengusiran lebih lanjut warga Gaza.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
