RI News Portal. Jakarta, 7 November 2025 – Dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menggelar pertemuan koordinasi untuk menyinkronkan langkah percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Pertemuan ini menekankan pembagian tugas yang jelas antar-kementerian guna memastikan target penyelesaian infrastruktur pada Maret 2026 tercapai.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa harmonisasi ini menjadi tindak lanjut langsung dari Inpres 17/2025, yang menetapkan tanggung jawab spesifik bagi setiap kementerian dalam percepatan pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih. “Kami melakukan penyelarasan untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan efisiensi,” katanya usai pertemuan di Jakarta.
Kementerian Koperasi, lanjut Ferry, fokus pada verifikasi faktual lahan berdasarkan data inventarisasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang mencatat sekitar 11 ribu titik potensial. Proses ini mencakup pengecekan kesesuaian lahan, status kepemilikan, dan kelayakan lainnya. Saat ini, pembangunan fisik sedang dijalankan oleh PT Agrinas, dengan 7.923 unit bangunan dalam tahap konstruksi, termasuk yang telah menerima pembayaran uang muka.

Pemerintah menargetkan 80 ribu unit gerai dan gudang rampung hingga Maret 2026. Pada November 2025, diharapkan 40 ribu lokasi lahan siap dibangun, dengan 20 ribu di antaranya memasuki tahap konstruksi. Angka ini akan ditingkatkan menjadi 40-50 ribu pada Desember 2025, sementara seluruh lahan terverifikasi akan mulai dibangun secara serentak pada Januari 2026.
“Keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum krusial karena kami tidak memiliki keahlian teknis dalam penetapan standar bangunan,” ujar Ferry. Supervisi teknis dari kementerian tersebut akan memastikan kualitas konstruksi, sementara nota kesepahaman antar-kementerian sedang disempurnakan untuk mendukung proses ini.
Dari perspektif Dody Hanggodo, peran Kementerian Pekerjaan Umum terbatas pada penyusunan desain prototipe yang adaptif terhadap kondisi lokal, termasuk ketahanan terhadap gempa bumi. “Prototipe akan mengintegrasikan kearifan lokal, mengingat tidak semua wilayah memiliki akses terhadap material standar tahan gempa,” katanya. Koordinasi intensif akan dilakukan melalui Balai Cipta Karya dan Balai Bina Konstruksi di daerah untuk menyesuaikan desain dengan realitas geografis.
Baca juga : PN Jakarta Pusat Terima Berkas TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi, Sidang Perdana Digelar 18 November
Dody menegaskan komitmen penuh kementeriannya terhadap program strategis ini, yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman sebelumnya dalam pembangunan dapur umum dan sekolah rakyat menjadi modal untuk mendukung Kopdes Merah Putih.
Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperkuat infrastruktur koperasi di tingkat desa dan kelurahan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui jaringan distribusi pangan yang lebih efisien. Dengan pendekatan kolaboratif antar-kementerian, program ini diharapkan menjadi model integrasi kebijakan nasional yang berkelanjutan.
Pewarta : Vie

