RI News Portal. Bandung, 22 Oktober 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Dalam pernyataannya di Bandung, Rabu, Dedi mengancam akan mencopot pejabat yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data faktual, termasuk terkait laporan keuangan yang didepositokan di perbankan. Ancaman ini berlaku tanpa terkecuali, bahkan untuk pejabat tinggi seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah.
“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, atau menyembunyikan data yang seharusnya diketahui masyarakat secara terbuka, saya tidak akan segan-segan memberhentikan pejabat tersebut,” tegas Dedi.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan bahwa APBD Jawa Barat sebesar Rp4,17 triliun tersimpan sebagai deposito di perbankan, sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/10). Purbaya menyebutkan, berdasarkan data Bank Indonesia, dana yang mengendap di rekening kas daerah secara nasional mencapai Rp233 triliun, dengan rincian Rp60,2 triliun dari pemerintah provinsi, Rp134,2 triliun dari pemerintah kabupaten, dan Rp39,5 triliun dari pemerintah kota. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyoroti dana deposito Pemerintah Provinsi Jakarta sebesar Rp14,683 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menampik pernyataan bahwa dana tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Untuk memastikan kebenaran data, Dedi mengaku telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna memverifikasi informasi terkait dana APBD sebesar Rp4,1 triliun yang dilaporkan sebagai deposito. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi akan dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat.
“Seluruh proses verifikasi data akan kami lakukan secara terbuka. Publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya,” ujar Dedi.
Baca juga : Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah Dibentuk untuk Pastikan Target Nasional Tercapai
Langkah ini menunjukkan upaya Dedi untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya integritas pejabat publik dalam menyampaikan data yang benar, sebagai bagian dari komitmen pemerintahan yang bersih dan terbuka. Publik kini menantikan hasil verifikasi tersebut, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan APBD Jawa Barat.
Pewarta : Vie
