RI News Portal. Padangsidimpuan, 12 Agustus 2025 — Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan (GMMPH-Tabagsel) kembali menyuarakan aspirasi hukum dan keadilan melalui rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 19 Agustus 2025 di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Aksi ini merupakan kelanjutan dari tiga gelombang demonstrasi sebelumnya yang telah dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kantor Walikota Padangsidimpuan.
Didi Santoso, penanggung jawab aksi, menyampaikan kepada media bahwa GMMPH-Tabagsel menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi di tubuh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Padangsidimpuan. Menurutnya, laporan yang telah disampaikan kepada Kejari Padangsidimpuan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penanganan serius.
“Kami sudah tiga kali turun ke jalan, namun belum ada tindakan nyata dari Kejari. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” tegas Didi.
GMMPH-Tabagsel juga menuding Walikota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, telah melakukan pembiaran terhadap dugaan praktik korupsi di Bakeuda. Dalam tuntutannya, mereka mendesak agar Kejatisu segera memanggil dan memeriksa Walikota atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), khususnya terkait pasal pembiaran oleh atasan terhadap tindak pidana korupsi.
Koordinator lapangan aksi, Haris, menambahkan bahwa dugaan pungli terjadi secara sistematis sejak tahun anggaran 2023 hingga 2025. Ia menyebut bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemborong di Padangsidimpuan merasa keberatan atas praktik pengutipan yang dilakukan oleh Bakeuda.
“Jika tidak membayar uang pelicin, berkas pencairan dana GU dan TU diperlambat atau bahkan ditolak,” ungkap Haris.
Baca juga : Baris-Berbaris di Tengah Lalu Lintas: Tradisi Kemerdekaan yang Bertaruh Nyawa di Padangsidimpuan
Berikut adalah poin-poin tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi mendatang:
- Mendesak Kejatisu untuk memanggil dan memeriksa Walikota Padangsidimpuan atas dugaan pembiaran praktik pungli di Bakeuda.
- Meminta Kejatisu mengevaluasi kinerja Kejari Padangsidimpuan yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap laporan masyarakat.
- Menuntut pencopotan Kepala Kejari Padangsidimpuan atas dugaan pembiaran praktik korupsi di wilayah hukumnya.
- Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Bakeuda dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pungli terhadap OPD dan pemborong.
Tuntutan GMMPH-Tabagsel berakar pada prinsip akuntabilitas publik dan supremasi hukum. Dalam konteks regulatif, UU Tipikor secara eksplisit mengatur bahwa pembiaran oleh pejabat terhadap tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya pelaku langsung yang dapat dikenai sanksi, tetapi juga pejabat yang membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Secara sosial, aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi dan lemahnya integritas birokrasi. GMMPH-Tabagsel menekankan bahwa korupsi di sektor keuangan daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks kemiskinan struktural yang masih melanda Padangsidimpuan.
Aksi GMMPH-Tabagsel bukan sekadar demonstrasi, melainkan bentuk advokasi publik yang menuntut transparansi, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka bukan hanya kredibilitas Kejatisu yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan daerah.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
